MAUMERE – Kejaksaan Negeri Sikka, Nusa Tenggara Timur, melakukan penggeledahan di dua kantor Pemerintah Kabupaten Sikka pada Selasa, 3 November 2026. Langkah penyidikan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan Watergen untuk Desa Samparong, Kecamatan Alok Timur, yang bersumber dari anggaran tahun 2022.
Dua lokasi yang didatangi penyidik ialah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka serta Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Berdasarkan keterangan resmi Kejari Sikka, penggeledahan dilaksanakan mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WITA untuk mencari bukti yang dianggap berkaitan dengan perkara.
Tim dari Bidang Tindak Pidana Khusus dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sikka, Edi Boni Mantolas. Dalam kegiatan tersebut, penyidik menyita dokumen yang dikumpulkan ke dalam dua boks kontainer. Kejaksaan menyatakan dokumen akan diperiksa dan dicocokkan dengan keterangan saksi serta bukti lainnya.
Penggeledahan merupakan salah satu tahapan penyidikan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan barang bukti. Tindakan tersebut tidak dengan sendirinya berarti setiap pegawai yang bekerja di kantor yang digeledah terlibat dalam tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana memerlukan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Kejari Sikka menyebut perkara masih berada dalam proses pendalaman untuk membuat terang dugaan korupsi dan menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam keterangan resmi tertanggal 3 November itu, kejaksaan belum mengumumkan nama tersangka ataupun menjelaskan secara terperinci temuan dari setiap dokumen yang disita.
Pengadaan Watergen menjadi perhatian karena berkaitan dengan teknologi penyediaan air bagi masyarakat. Selain pertanggungjawaban penggunaan anggaran, perkara ini membuka kebutuhan informasi publik mengenai tujuan pengadaan, spesifikasi peralatan, proses serah terima, serta kondisi pemanfaatan alat di desa. Aspek-aspek tersebut belum dijelaskan secara lengkap dalam rilis kejaksaan.
Belum ada pula angka kerugian keuangan negara ataupun nilai kontrak yang dapat dipastikan dari keterangan resmi yang diperiksa. Karena itu, redaksi tidak menyebut angka perkiraan atau menyimpulkan adanya kerugian tertentu. Penjelasan mengenai nilai proyek dan hasil audit tetap memerlukan dokumen yang dapat diuji serta keterangan pihak berwenang.
Kejaksaan menyatakan dokumen yang diamankan akan digunakan untuk menyesuaikan keterangan saksi dengan bukti pendukung. Pemeriksaan tersebut diharapkan memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan pengadaan tahun anggaran 2022, tanpa mendahului kesimpulan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum maupun pihak yang bertanggung jawab.
Penanganan perkara ini perlu memperhatikan hak semua pihak yang diperiksa serta keterbukaan informasi yang diizinkan selama penyidikan. Jika pada tahap berikutnya penyidik menetapkan tersangka, status tersebut harus diberitakan sebagai dugaan, bukan putusan bersalah. Kepastian mengenai kesalahan pidana hanya dapat ditentukan melalui proses peradilan yang sah.
Sampai pengembangan perkara diumumkan, dua boks dokumen yang disita hanya dapat disebut sebagai barang bukti untuk diperiksa, bukan bukti bahwa tindak pidana telah terbukti. Kesimpulan lebih lanjut harus menunggu hasil penyidikan.






