MATARAM – Polda Nusa Tenggara Barat meningkatkan penanganan dugaan penipuan dan penggelapan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan 58 calon jemaah asal Pulau Sumbawa yang dilaporkan tidak dapat meneruskan perjalanan menuju Tanah Suci.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Arisandi menyampaikan perkembangan tersebut di Mataram, Selasa, 10 November 2026. Penyidik menemukan indikasi tindak pidana setelah memeriksa keterangan sejumlah pihak dan menelusuri dokumen legalitas perusahaan perjalanan yang diduga terlibat.
“Perkaranya sudah masuk penyidikan,” kata Arisandi. Menurutnya, hasil penelusuran sementara menunjukkan dua perusahaan yang berperan dalam rangkaian penyelenggaraan perjalanan tidak mempunyai izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau PPIU.
Perusahaan itu disebut berinisial THU dan IAH dalam keterangan kepolisian yang dimuat pada kanal resmi Polda NTB. Informasi lain menyebut IHA sebagai inisial kedua; perbedaan penulisan tersebut perlu dipastikan melalui dokumen penyidikan dan tidak boleh diartikan sebagai identitas perusahaan baru.
“Dari data yang kami peroleh, dua-duanya tidak memiliki izin. Izinnya sebatas travel agent,” ujar Arisandi mengenai temuan sementara. Polisi menyatakan para calon jemaah sudah diberangkatkan dari daerah asal ke Jakarta, tetapi perjalanan ke Arab Saudi tidak terlaksana sehingga mereka kembali.
Menurut hasil pemeriksaan yang dilaporkan, terdapat pembagian peran antara pihak yang merekrut calon jemaah dan pihak yang seharusnya mengurus tahap keberangkatan berikutnya. Namun pembagian peran pidana dan tanggung jawab masing-masing perusahaan masih menjadi objek pemeriksaan penyidik.
Kerugian calon jemaah dalam pemberitaan disebut sekitar Rp30 juta per orang, sedangkan keterangan kanal kepolisian menyebut taksiran kerugian total Rp1,4 miliar. Kedua angka itu belum dapat diperlakukan sebagai hasil audit final; penyidik masih menelusuri pembayaran dan bukti transaksi masing-masing korban.
Polda NTB berkoordinasi dengan instansi yang menangani urusan haji dan umrah untuk memeriksa keabsahan perizinan. Polisi juga mengumpulkan dokumen pendukung dan keterangan korban. Tidak semua orang yang diduga terdampak telah membuat laporan, sehingga jumlah pelapor dapat berbeda dari jumlah calon jemaah yang disebut.
Pemeriksaan izin PPIU harus dibedakan dari izin biro perjalanan wisata biasa karena keduanya berkaitan dengan jenis layanan dan kewajiban yang berbeda. Dalam memilih penyelenggara, calon jemaah sebaiknya memperoleh rincian tertulis mengenai jadwal, penerbangan, akomodasi, serta pembayaran yang telah diterima. Apabila keberangkatan gagal, bukti transfer, kontrak, kuitansi, percakapan resmi dan dokumen perjalanan dapat membantu proses pengaduan maupun pemeriksaan penyidik. Kasus ini menjadi pengingat bahwa calon jemaah perlu memeriksa izin penyelenggara melalui kanal resmi pemerintah sebelum menyetor biaya dan memastikan dokumen transaksi disimpan. Tahap penyidikan belum merupakan putusan bersalah terhadap pihak mana pun. Penentuan tanggung jawab pidana tetap menunggu pembuktian yang sah.






