TUBAN – Laporan mengenai dugaan korupsi rehabilitasi cek dam di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menjadi perhatian setelah muncul informasi surat penyidikan serta panggilan saksi yang dikaitkan dengan Kejaksaan Negeri Tuban. Pekerjaan yang dipersoalkan disebut berasal dari Tahun Anggaran 2024.
Berdasarkan dokumen yang dirujuk dalam laporan daerah terbit 10 November 2026, surat perintah penyidikan bernomor PRINT-1437/M.5.33/Fd.2/10/2026 disebut diterbitkan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban pada 13 Oktober 2026. Dokumen itu disebut menjadi dasar pemeriksaan saksi mengenai pelaksanaan rehabilitasi infrastruktur tersebut.
Laporan yang sama mencantumkan surat panggilan saksi Nomor B-2368/M.5.33.4/Fd.2/10/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Pemeriksaan saksi dijadwalkan pada Rabu, 28 Oktober 2026, pukul 08.30 WIB di ruang pemeriksaan Seksi Pidana Khusus Kejari Tuban.
Saksi disebut diminta membawa dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi cek dam. Akan tetapi, informasi mengenai kehadiran saksi, hasil pemeriksaan, dan temuan penyidik belum dapat dipastikan dari sumber terbuka yang tersedia. Surat panggilan juga tidak sama dengan penetapan seseorang sebagai tersangka.
Penelusuran atas proyek infrastruktur tersebut memiliki kepentingan publik karena cek dam berfungsi dalam pengelolaan aliran air dan pengendalian material di lingkungan sekitarnya. Namun fungsi umum bangunan tidak dapat dijadikan bukti adanya penyimpangan dalam proyek tertentu tanpa pemeriksaan teknis dan administrasi.
Apabila dokumen penyidikan itu terkonfirmasi, aspek yang relevan diperiksa mencakup dasar penganggaran, perencanaan, pemilihan pelaksana, volume pekerjaan, mutu material dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan kontrak. Pemeriksaan dapat pula menyangkut pembayaran pekerjaan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan dokumen yang sah.
Besaran anggaran proyek, nilai dugaan kerugian negara, serta identitas pihak yang bertanggung jawab belum tersedia dalam keterangan resmi yang dapat diverifikasi secara independen untuk artikel ini. Karena itu, tidak ada angka kerugian atau nama tersangka yang dicantumkan tanpa dasar dokumen yang jelas.
Informasi mengenai surat penyidikan tersebut sejauh ini bersumber dari laporan media lokal yang menyebut nomor dan tanggal surat. Redaksi belum memperoleh salinan autentik atau pernyataan langsung pejabat Kejari Tuban yang mengonfirmasi hasil penanganan perkara. Keadaan ini menjadi pembatas penting dalam penyajian informasi.
Surat yang disebut dalam pemberitaan memerlukan pemeriksaan keaslian dan kesesuaian dengan administrasi perkara Kejari. Sampai tersedia keterangan autentik, uraian tentang tahapan penanganan tidak dapat melampaui isi dokumen yang dilaporkan. Pemeriksaan fisik bangunan oleh tenaga yang berwenang, apabila dilakukan, juga harus dipisahkan dari penilaian kerugian keuangan negara yang memerlukan metode dan kewenangan khusus. Perkara yang disebut masih berada pada tahap penyidikan harus dipisahkan dari kesimpulan bahwa telah terjadi korupsi. Penjelasan resmi mengenai status perkara dan hasil pemeriksaan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat sekaligus menghormati hak hukum seluruh pihak.






