JAKARTA BARAT – Polres Metro Jakarta Barat memberikan pembekalan hukum kepada personel satuan kerja dan polsek jajaran mengenai mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman aparat dalam menangani perkara dengan memperhatikan ketentuan hukum dan hak para pihak.
Penyuluhan berlangsung di Aula Wira Pratama Lantai 6 Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (16/11/2026). Kegiatan dipimpin Kasikum Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Syaifudin serta menghadirkan Pelaksana Tugas Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya Kompol Dr. Jupriono bersama tim.
Jupriono menyampaikan materi tentang mekanisme keadilan restoratif, pembaruan regulasi, aturan turunan, dan standar operasional prosedur yang menjadi pedoman personel. Peserta berasal dari sejumlah satuan kerja Polres Metro Jakarta Barat dan kepolisian sektor di wilayah hukumnya.
Pembekalan itu menekankan perlunya kesamaan pemahaman sebelum petugas mengambil langkah dalam penyelesaian perkara. Pendekatan restoratif tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi berkaitan dengan pemulihan keadaan serta perlindungan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan pihak yang terlibat.
UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Regulasi tersebut memuat pengaturan mekanisme keadilan restoratif, termasuk bentuk pemulihan seperti pengembalian barang, penggantian biaya, dan ganti rugi. Pelaksanaan mekanismenya tetap harus memenuhi persyaratan serta prosedur yang diatur undang-undang.
Dalam kegiatan itu, personel juga mendapat penekanan mengenai pentingnya penerapan ketentuan secara profesional dan transparan. Pemahaman atas prosedur dinilai relevan untuk mengurangi risiko pelanggaran etik, kekeliruan penanganan perkara, maupun perbedaan penerapan aturan di lapangan.
Kasikum Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Syaifudin menilai pembinaan hukum menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan anggota Polri tidak hanya semakin memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara profesional, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Arif Syaifudin.
Keadilan restoratif tidak berarti setiap perkara dapat langsung dihentikan melalui perdamaian. Penerapannya bergantung pada kriteria hukum, kesepakatan yang sah, dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Karena itu, pemahaman petugas terhadap batas kewenangan dan tata cara pencatatan penyelesaian perkara menjadi bagian penting dari kepastian hukum.
Melalui penyuluhan ini, Polres Metro Jakarta Barat berupaya memperkuat akuntabilitas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada pemahaman regulasi oleh anggota, tetapi juga pada praktik penanganan perkara yang menghormati hak masyarakat dan berjalan sesuai prosedur. Penerapan yang konsisten di lapangan menjadi perhatian utama kegiatan tersebut.






