POLEWALI MANDAR – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Barat menyatakan telah mengidentifikasi dua calon tersangka dalam penyidikan dugaan penyimpangan anggaran honorarium rohaniawan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023–2024. Meski demikian, penyidik belum menetapkan status tersangka karena masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Direktur Reskrimsus Polda Sulbar Kombes Abd Azis menyampaikan perkembangan tersebut pada Selasa, 10 November 2026. Ia mengatakan penyidik akan menggelar perkara setelah menerima hasil audit yang dibutuhkan untuk memperjelas dugaan tindak pidana.
“Calon tersangka sudah ada, sementara ada dua nama (yang disinyalir bakal ditetapkan tersangka),” ujar Azis. Pernyataan itu harus dipahami sebagai arah pendalaman penyidik, bukan pengumuman penetapan tersangka terhadap dua orang tertentu.
“Sisa menunggu (audit) dari BPK, setelah itu langsung kita gelar (penetapan tersangka),” katanya. Penentuan status hukum tetap harus didasarkan pada prosedur penyidikan dan alat bukti yang sah.
Menurut keterangan polisi, dana honorarium tahun 2023 senilai sekitar Rp4,2 miliar diduga telah dicairkan tetapi tidak disalurkan kepada penerima manfaat yang semestinya. Penyidik juga mendalami pencairan pada awal 2024 yang diduga menggunakan pos anggaran bagian kesejahteraan rakyat dan jaminan kesehatan daerah untuk menutup pembayaran tahun sebelumnya.
Azis menyebut terdapat kemungkinan kerugian menyeluruh atas dana yang ditelusuri, tetapi ia sekaligus menegaskan hasil perhitungan resmi masih ditunggu. Dengan demikian, nilai Rp4,2 miliar merupakan angka dugaan awal dalam penyidikan dan tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian final yang sudah diaudit.
Tim penyidik sebelumnya menggeledah Kantor Bupati Polewali Mandar pada 3 November 2026. Polisi mengamankan dokumen pencairan dan pertanggungjawaban dana yang dipandang berkaitan dengan penyidikan. Sebanyak 25 orang juga telah diperiksa, termasuk sejumlah camat dan pejabat atau mantan pejabat pemerintah daerah.
Pengelolaan honorarium rohaniawan penting ditelusuri karena anggaran semacam itu ditujukan untuk penerima yang berhak. Pemeriksaan dokumen pencairan harus dibedakan dari verifikasi bukti penyaluran kepada masing-masing penerima. Daftar pembayaran, tanda terima dan laporan penggunaan anggaran menjadi aspek yang relevan untuk diuji penyidik.
Perbedaan antara anggaran yang dicairkan, yang tercatat sebagai belanja, dan yang benar-benar diterima penerima manfaat merupakan titik penting pengujian dokumen. Karena audit BPK masih dinanti, informasi mengenai potensi kerugian harus disampaikan sebagai perkiraan, bukan temuan final. Pengungkapan perkara juga perlu menjaga agar pihak yang hanya diperiksa sebagai saksi tidak diperlakukan seolah telah ditetapkan bersalah. Publik juga berkepentingan mengetahui apakah pencairan pada tahun berbeda benar-benar berhubungan dengan pembayaran tahun sebelumnya, sebagaimana dugaan yang disebut polisi. Sampai audit dan gelar perkara selesai, identitas calon tersangka maupun angka kerugian yang belum final tidak boleh diperlakukan sebagai fakta yang telah diputus pengadilan.






