Perkara Penipuan Antaranggota DPRD Lebak Masuk Penyidikan, Status Tersangka Dikonfirmasi Kejati

Perkara Penipuan Antaranggota DPRD Lebak Masuk Penyidikan, Status Tersangka Dikonfirmasi Kejati

- Editor

Sabtu, 7 November 2026 - 07:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SERANG – Penyidikan dugaan penipuan atau penggelapan yang melibatkan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lebak, Ade Andriana, menjadi perhatian setelah Kejaksaan Tinggi Banten mengonfirmasi penerimaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang mencantumkan statusnya sebagai tersangka.

Perkara tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Laporan diduga berasal dari rekan sesama anggota DPRD Lebak berinisial MB.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea membenarkan bahwa perkara dugaan penipuan atau penggelapan itu telah memasuki tahap penyidikan. “Yang melapor rekan kerjanya,” ujarnya dalam keterangan yang diberitakan pada Jumat (6/11/2026).

Maruli menegaskan bahwa informasi rinci mengenai latar belakang transaksi belum seluruhnya berada di tangannya. “Kalau dari partai mana saya enggak tahu, tidak dijelaskan (detail kasus Ade Andriana), tapi yang jelas kasusnya berkaitan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan,” katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten Jonathan Suranta Martua membenarkan adanya SPDP dari penyidik. “Iya ada SPDP itu,” tuturnya.

Maruli juga menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memastikan informasi mengenai penangkapan. Ia menyebut yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan. Menurut keterangannya, kedua pihak juga disebut telah mencapai kesepakatan mengenai kerugian materiil, tetapi mekanisme penyelesaiannya belum dijelaskan secara rinci.

Kesepakatan antarpihak tidak otomatis dapat dipersamakan dengan penghentian proses pidana. Status dan kelanjutan perkara tetap bergantung pada ketentuan hukum serta keputusan aparat yang berwenang.

Penetapan tersangka merupakan tahapan proses pidana, bukan putusan bersalah. Perkembangan perkara ini penting dipantau karena melibatkan pejabat publik dan menyangkut akuntabilitas proses penegakan hukum.

Ditulis oleh:
Muhibuddin Wali

Berita Terkait

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami
Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK
Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel
Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor
Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden
Delapan Polisi di Karawang Diperiksa Propam, Dugaan Penyimpangan Penanganan Narkoba Diusut

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Kamis, 12 November 2026 - 12:02 WIB

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka

Rabu, 11 November 2026 - 09:05 WIB

Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK

Rabu, 11 November 2026 - 09:03 WIB

Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel

Rabu, 11 November 2026 - 09:00 WIB

Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor

Berita Terbaru