TANJUNG SELOR – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara mengembangkan penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT Sebaung Sawit Plantation atau PT SSP. Penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dalam perkara pembiayaan yang mencakup periode 2017 hingga 2025. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penggeledahan berlangsung selama empat hari, yakni pada 26 sampai 29 Oktober 2026. Informasi perkembangannya disampaikan kepada publik pada awal November. Lokasi yang didatangi penyidik meliputi kantor PT SSP, kantor PT Bank Raya Agroniaga Tbk, rumah salah satu tersangka, serta lokasi lain yang berkaitan dengan penyidikan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalimantan Utara, Andi Sugandi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk mencari dan memperkuat alat bukti. Menurut keterangan yang disampaikan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan aset milik tersangka berinisial TKSD yang selanjutnya akan diteliti dalam proses penyidikan.
“Tim penyidik Kejati Kalimantan Utara melakukan penggeledahan sebagai bagian dari upaya memperkuat alat bukti dalam perkara pemberian fasilitas kredit tersebut,” ujar Andi Sugandi dalam keterangannya yang disampaikan Selasa, 3 November 2026. Penegasan itu menunjukkan penggeledahan merupakan bagian dari proses pembuktian, bukan kesimpulan akhir mengenai kesalahan pihak yang diperiksa.
Dua tersangka yang disebut dalam perkara ini adalah TKSD, selaku Direktur Utama PT SSP, dan BF, yang menjabat Group Head pada Bank Raya Agroniaga. Kejati menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam proses pemberian fasilitas kredit investasi. Dugaan itu masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, saksi, dan alat bukti lain.
Penelusuran terhadap dokumen kredit menjadi perhatian karena pemberian pembiayaan korporasi melibatkan tahapan pengajuan, analisis kelayakan, persetujuan, dan pengawasan penggunaan dana. Namun, tanpa hasil penyidikan lengkap, belum dapat dipastikan bagian mana dari rangkaian proses tersebut yang dianggap melanggar hukum atau siapa saja yang memiliki tanggung jawab pidana.
Kejati Kaltara menyatakan dugaan kerugian keuangan negara masih menjadi bagian yang didalami. Oleh sebab itu, belum tepat menyebut jumlah kerugian tertentu sebagai temuan final. Penyidik juga belum mengumumkan secara terperinci seluruh dokumen yang disita maupun isi transaksi yang sedang diuji dalam penyidikan ini.
Penggeledahan di Jakarta memperlihatkan bahwa pencarian bukti perkara yang ditangani aparat penegak hukum Kalimantan Utara dapat menjangkau lokasi di luar provinsi. Langkah tersebut dilaporkan terkait kebutuhan penyidik memperoleh dokumen dan barang yang dipandang relevan dengan konstruksi perkara. Keberadaan kantor perusahaan dalam daftar lokasi penggeledahan tidak otomatis membuktikan keterlibatan seluruh pengurus atau pegawainya.
Perkembangan berikutnya perlu menjelaskan hasil pemeriksaan dokumen kredit, nilai kerugian negara bila sudah ditetapkan secara sah, serta sikap pihak perusahaan dan para tersangka. Sampai perkara diperiksa dan diputus pengadilan, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka tetap mempunyai hak membela diri dan harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah.






