SUKABUMI – Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat bersama Balai Penegakan Hukum Kehutanan wilayah Jabalnusra menindaklanjuti dugaan perburuan Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus) di Kabupaten Sukabumi. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas mengamankan satu pucuk senapan angin serta sampel tulang dan bulu satwa yang dilindungi.
Informasi penanganan kasus itu disampaikan BBKSDA Jawa Barat melalui dokumentasi kegiatan yang dirilis pada Minggu (1/11/2026). Rangkaian penelusuran disebut bermula pada Jumat (30/10/2026) sore di Jalan Cijaksa, Kabupaten Sukabumi.
Dalam tahap awal, tim gabungan melakukan klarifikasi dan memberikan edukasi mengenai perlindungan satwa kepada seorang warga bernama Ade Ruswadi. Kegiatan tersebut juga disertai teguran terkait dugaan pemanfaatan ilegal Elang Brontok.
Petugas Temukan Bekas Pembakaran di Area Perkebunan
Penelusuran berlanjut pada Sabtu (31/10/2026). Petugas bersama unsur Kecamatan Jampang Kulon mendatangi lokasi di kawasan perkebunan karet PTPN I Agrabinta. Di tempat itu, tim menemukan titik yang diduga menjadi lokasi pembakaran elang setelah bulunya dicabuti.
Petugas kemudian mengamankan sejumlah barang yang berkaitan dengan penanganan kasus. BBKSDA Jawa Barat menyebut barang bukti tersebut berupa senapan angin laras panjang berpopor kayu, sampel sisa tulang, serta bulu Elang Brontok yang disimpan dalam dua kantong plastik.
“Gakkumhut Jabalnusra mengamankan barang bukti berupa satu pucuk senapan angin sebagai alat buru, beserta sampel bulu dan tulang Elang Brontok (Nisaetus cirrhatus),” demikian keterangan resmi BBKSDA Jawa Barat.
Dokumentasi petugas juga memperlihatkan penandatanganan surat pernyataan oleh warga yang disebut terlibat dalam peristiwa tersebut. Penandatanganan disaksikan Camat Jampang Kulon, Kepala Desa Padajaya, Kepala Resort Cikepuh BBKSDA Jawa Barat, serta perwakilan Gakkumhut Jabalnusra.
BBKSDA menyatakan warga tersebut bersikap kooperatif dan berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya. “Pelaku pelanggaran bersikap kooperatif dan berkomitmen tidak mengulangi perbuatannya, dengan menandatangani surat pernyataan resmi yang disaksikan langsung oleh Camat Jampang Kulon, Kepala Desa, Kepala Resort Cikepuh, serta Gakkumhut Jabalnusra,” tulis keterangan lembaga tersebut.
Penanganan melalui pembinaan dan teguran itu menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan satwa liar. Rekaman dugaan perburuan sebelumnya beredar di media sosial dan memicu kritik dari pegiat satwa yang meminta aparat memastikan penanganan sesuai ketentuan hukum.
Kasus ini juga mengingatkan pentingnya penegakan aturan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati. A1Faktual sebelumnya mengulas penanganan perkara lingkungan dalam data penindakan karhutla yang melibatkan individu dan korporasi.
Hingga informasi ini disusun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan adanya penetapan tersangka atau proses persidangan. Karena itu, status hukum dan tindak lanjut perkara perlu menunggu penjelasan resmi dari instansi berwenang.






