JAKARTA — Polri mencatat 245 orang dan 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga akhir Oktober 2026. Data tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026), dan diberitakan detikJabar serta Metro TV.
Penanganan perkara mencakup dua kelompok, yakni dugaan tindak pidana oleh perorangan dan dugaan keterlibatan korporasi. Rincian laporan polisi dan luas lahan yang ditangani menunjukkan skala penegakan hukum di sejumlah wilayah rawan kebakaran.
Ratusan Laporan Polisi Ditangani
Untuk perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sekitar 5.859,12 hektare. Dari rangkaian penanganan tersebut, penyidik menetapkan 245 orang sebagai tersangka.
Sementara itu, penanganan yang melibatkan korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas area terbakar sekitar 29.168,78 hektare. Sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lingkungan tersebut.
Empat Korporasi Berstatus Penanaman Modal Asing
Dari 20 korporasi yang disebut dalam keterangan kepolisian, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Enam belas korporasi lainnya merupakan perusahaan nasional.
Angka tersebut merupakan data penanganan perkara yang disampaikan Polri. Penetapan status tersangka harus dibedakan dari putusan bersalah. Proses pembuktian terhadap individu maupun korporasi tetap berjalan melalui mekanisme penyidikan dan peradilan.
Penegakan Hukum Perlu Diikuti Pencegahan
Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan proses pidana setelah kebakaran terjadi. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan sarana pemadaman, kepatuhan pemegang izin, serta pemantauan titik api perlu berjalan secara konsisten.
Dalam perkara yang melibatkan badan usaha, penyidik perlu menelusuri hubungan perusahaan dengan lokasi kebakaran, kewajiban pengelolaan konsesi, langkah pencegahan yang telah dilakukan, serta bukti yang menunjukkan ada atau tidaknya kelalaian maupun kesengajaan.
Data penindakan yang disampaikan Polri belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh penyebab kebakaran di setiap lokasi. Karena itu, rincian kasus, identitas perusahaan, dan tindak lanjut administratif perlu merujuk pada keterangan resmi instansi yang berwenang.
A1 Faktual akan memantau perkembangan penanganan perkara dan kebijakan pencegahan karhutla. Penambahan informasi akan dilakukan setelah tersedia data yang dapat diverifikasi.






