Polri Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Polri Tetapkan 245 Orang dan 20 Korporasi sebagai Tersangka Kasus Karhutla

- Editor

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 08:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Foto: Unsplash

i

Ilustrasi. Foto: Unsplash

JAKARTA — Polri mencatat 245 orang dan 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga akhir Oktober 2026. Data tersebut disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (29/10/2026), dan diberitakan detikJabar serta Metro TV.

Penanganan perkara mencakup dua kelompok, yakni dugaan tindak pidana oleh perorangan dan dugaan keterlibatan korporasi. Rincian laporan polisi dan luas lahan yang ditangani menunjukkan skala penegakan hukum di sejumlah wilayah rawan kebakaran.

Ratusan Laporan Polisi Ditangani

Untuk perkara perorangan, Polri mencatat 287 laporan polisi dengan luas lahan terbakar sekitar 5.859,12 hektare. Dari rangkaian penanganan tersebut, penyidik menetapkan 245 orang sebagai tersangka.

Sementara itu, penanganan yang melibatkan korporasi mencakup 104 laporan polisi dengan luas area terbakar sekitar 29.168,78 hektare. Sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara lingkungan tersebut.

Empat Korporasi Berstatus Penanaman Modal Asing

Dari 20 korporasi yang disebut dalam keterangan kepolisian, empat merupakan perusahaan penanaman modal asing dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Enam belas korporasi lainnya merupakan perusahaan nasional.

Angka tersebut merupakan data penanganan perkara yang disampaikan Polri. Penetapan status tersangka harus dibedakan dari putusan bersalah. Proses pembuktian terhadap individu maupun korporasi tetap berjalan melalui mekanisme penyidikan dan peradilan.

Penegakan Hukum Perlu Diikuti Pencegahan

Penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan proses pidana setelah kebakaran terjadi. Pengawasan kawasan rawan, kesiapan sarana pemadaman, kepatuhan pemegang izin, serta pemantauan titik api perlu berjalan secara konsisten.

Dalam perkara yang melibatkan badan usaha, penyidik perlu menelusuri hubungan perusahaan dengan lokasi kebakaran, kewajiban pengelolaan konsesi, langkah pencegahan yang telah dilakukan, serta bukti yang menunjukkan ada atau tidaknya kelalaian maupun kesengajaan.

Data penindakan yang disampaikan Polri belum dengan sendirinya menjelaskan seluruh penyebab kebakaran di setiap lokasi. Karena itu, rincian kasus, identitas perusahaan, dan tindak lanjut administratif perlu merujuk pada keterangan resmi instansi yang berwenang.

A1 Faktual akan memantau perkembangan penanganan perkara dan kebijakan pencegahan karhutla. Penambahan informasi akan dilakukan setelah tersedia data yang dapat diverifikasi.

Berita Terkait

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami
Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Surat Penyidikan Proyek Cek Dam Tluwe Mencuat, Kejari Tuban Disebut Periksa Dokumen
Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK
Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel
Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor
Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Kamis, 12 November 2026 - 12:02 WIB

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka

Rabu, 11 November 2026 - 09:06 WIB

Surat Penyidikan Proyek Cek Dam Tluwe Mencuat, Kejari Tuban Disebut Periksa Dokumen

Rabu, 11 November 2026 - 09:05 WIB

Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK

Rabu, 11 November 2026 - 09:03 WIB

Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel

Berita Terbaru