JAKARTA, a1faktual.com – Mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sisprian Subiaksono menyampaikan keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Bea Cukai. Jaksa sebelumnya menuntut Sisprian dengan pidana penjara 10 tahun, denda Rp1 miliar, serta kewajiban membayar uang pengganti.
Keberatan tersebut disampaikan Sisprian dalam sidang pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia menilai tuntutan yang diajukan jaksa terlalu berat dan membantah pernah memerintahkan bawahannya meminta uang kepada pihak perusahaan jasa kepabeanan.
Dalam pembelaannya, Sisprian juga menanggapi tuntutan uang pengganti yang disebut mencapai Rp7,4 miliar, ditambah sejumlah mata uang asing. Majelis hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa bersama tuntutan dan alat bukti yang telah terungkap di persidangan.
Tiga Pejabat Bea Cukai Terjerat Perkara
Perkara ini melibatkan sejumlah pejabat Bea Cukai yang diduga menerima uang dari pihak swasta. Jaksa menguraikan dugaan pemberian uang untuk memperlancar proses kepabeanan barang impor milik kelompok usaha jasa pengurusan kargo.
Selain Sisprian, dua pejabat lain yang diadili dalam perkara tersebut ialah Rizal dan Orlando Hamonangan. Jaksa menuntut Rizal dengan pidana penjara 11 tahun 6 bulan, sedangkan Orlando dituntut 7 tahun 6 bulan.
Dalam uraian dakwaan dan tuntutan, jaksa menyebut para terdakwa diduga menerima suap serta gratifikasi dengan nilai keseluruhan puluhan miliar rupiah. Rincian penerimaan dan keterlibatan masing-masing terdakwa menjadi bagian yang harus dinilai majelis hakim berdasarkan fakta persidangan.
Terdakwa Membantah Sejumlah Tuduhan
Sisprian membantah pernah menginstruksikan Orlando Hamonangan untuk meminta uang dari John Field, pimpinan Blueray Cargo Group. Pembelaan terdakwa tersebut akan diuji bersama keterangan saksi, dokumen, dan bukti lain yang telah diajukan dalam persidangan.
Dalam proses peradilan pidana, tuntutan jaksa bukan merupakan putusan akhir. Majelis hakim tetap harus menilai seluruh bukti dan argumentasi para pihak sebelum menjatuhkan vonis.
Karena itu, informasi mengenai penerimaan uang yang disampaikan jaksa perlu ditempatkan sebagai uraian penuntutan sampai pengadilan mengambil keputusan. Terdakwa juga memiliki hak untuk menyampaikan pembelaan dan menanggapi bukti yang diajukan penuntut umum.
Menunggu Putusan Majelis Hakim
Persidangan perkara Bea Cukai masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan dan penyampaian pembelaan. Majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan jaksa, keterangan saksi, alat bukti, serta pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Perkara ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan integritas layanan kepabeanan dan dugaan praktik suap yang dapat mengganggu penerimaan negara. Penanganan kasus diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap proses impor.
A1 Faktual akan mengikuti sidang berikutnya dan menyampaikan perkembangan setelah majelis hakim mengumumkan putusan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku bagi para terdakwa sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.






