JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyerahkan hasil penelusuran aliran dana dan identifikasi aset PT Dana Syariah Indonesia (DSI) kepada Bareskrim Polri pada Oktober 2026. Penyerahan tersebut bertujuan mendukung proses hukum sekaligus memperkuat upaya pengembalian dana para pemberi pinjaman atau lender.
Penelusuran yang dilakukan OJK mencakup aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana lender DSI. Objek penelusuran tidak hanya mencakup aset perusahaan, tetapi juga aset milik pemegang saham, pengurus, serta pihak terafiliasi yang diduga memiliki hubungan dengan penggunaan dana tersebut.
OJK sebelumnya telah menyerahkan hasil identifikasi sejumlah aset yang diduga terkait penggunaan dana lender DSI kepada Bareskrim Polri pada Februari hingga Mei 2026. Setelah itu, OJK melanjutkan penelusuran aliran dana dan identifikasi aset yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hasil penelusuran terbaru kemudian diserahkan kepada penyidik Bareskrim untuk menjadi bahan pendalaman dan verifikasi. Data tersebut juga dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk mengambil langkah penyitaan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
OJK menyebut penyidik Bareskrim telah menyita sejumlah aset dengan nilai sekitar Rp432 miliar dalam penanganan perkara DSI. Penyidik masih menelusuri dan mendalami kemungkinan adanya aset lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Hingga saat ini, penyidik Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset dalam penanganan perkara DSI dengan nilai sekitar Rp 432 miliar. Penyidik terus melakukan penelusuran dan pendalaman terhadap aset lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” tulis OJK dalam siaran persnya, Jumat (30/10/2026).
Nilai sekitar Rp432 miliar tersebut merupakan jumlah aset yang telah disita penyidik hingga keterangan OJK disampaikan. Angka itu tidak serta-merta menunjukkan seluruh nilai kerugian atau total dana lender yang masih harus dipulihkan. Penelusuran aset lain masih berlangsung.
OJK menegaskan koordinasi dengan Bareskrim terus berjalan untuk mendukung proses penyidikan. Bentuk dukungan itu antara lain menindaklanjuti hasil penelusuran aliran dana dan identifikasi aset sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Selain menyampaikan hasil penelusuran, OJK juga memberikan dukungan dalam proses hukum melalui penugasan pegawai sebagai saksi maupun ahli. Keterangan tersebut diberikan sesuai kebutuhan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum.
Koordinasi penanganan perkara juga melibatkan Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). OJK menyatakan kerja sama antarlembaga tersebut ditujukan untuk memperlancar penegakan hukum sekaligus mengoptimalkan pengembalian dana lender DSI.
Pengembalian dana kepada lender menjadi salah satu perhatian dalam penanganan perkara ini. Karena itu, penelusuran terhadap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana lender menjadi bagian penting untuk membantu penyidik mengidentifikasi harta yang dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Meski demikian, proses identifikasi dan penyitaan aset tetap harus mengikuti prosedur hukum. Penyidik perlu melakukan pendalaman dan verifikasi atas setiap aset yang ditelusuri, termasuk memastikan keterkaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
OJK menyatakan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, mendukung penegakan hukum, serta memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.
“OJK berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan secara konsisten, mendukung proses penegakan hukum, serta memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat guna menjaga integritas dan kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan,” pungkasnya.
Penyerahan hasil penelusuran dana dan identifikasi aset tersebut menjadi bagian dari koordinasi OJK dengan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara DSI. Proses penyidikan dan penelusuran aset masih berlanjut, sementara perkembangan mengenai aset tambahan maupun tahapan pengembalian dana lender menunggu hasil proses hukum lebih lanjut.






