JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor PT Indo Partners Plantation Services (IPPS) di Menara Batavia, Jakarta Pusat. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi transfer pricing atau penentuan harga transfer yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) untuk periode 2008–2025.
Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penggeledahan sejak Kamis hingga Jumat dini hari, 29–30 Oktober 2026. Dalam proses tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan lokasi penggeledahan berada di kantor PT IPPS, Menara Batavia Lantai 11, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Penggeledahan dilakukan di kantor PT IPPS yang berada di Menara Batavia Lantai 11, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat,” ujar Anang melalui keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).
Anang mengatakan penyidik turut menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik (BBE), termasuk telepon genggam. Dari perangkat yang disita, penyidik menemukan percakapan yang diduga memiliki kaitan dengan perkara tersebut.
“Selain itu, Penyidik juga melakukan penyegelan terhadap kantor PT IPPS yang beralamat tertulis di atas beserta pintu lemari yang menjadi jalan masuk ke ruang tersembunyi di kantor PT IPPS,” tandasnya.
Penyegelan pintu lemari yang menjadi akses menuju ruang tersembunyi itu menjadi salah satu bagian dari tindakan penyidik saat menggeledah kantor perusahaan tersebut. Namun, keterangan yang tersedia belum menjelaskan fungsi ruang tersembunyi maupun barang apa saja yang berada di dalamnya.
Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi transfer pricing yang berkaitan dengan aktivitas PT TPL selama rentang 2008 hingga 2025. Dalam perkara tersebut, Kejagung sebelumnya telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Kejagung telah menetapkan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga menetapkan Direktur sekaligus Corporate Secretary PT TPL, Anwar Lawden, sebagai tersangka.
PT TPL turut ditetapkan sebagai tersangka korporasi. Penetapan tersebut membuat penanganan perkara tidak hanya menyasar individu, tetapi juga badan usaha yang diduga terlibat dalam perbuatan pidana.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, PT TPL diduga melakukan ekspor dengan cara under invoicing. Perusahaan diduga melaporkan produk yang diekspor sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).
Untuk memuluskan praktik yang diduga tersebut, PT TPL disebut meminta bantuan dua tersangka berinisial BP dan SR. Keduanya merupakan pegawai DJP Kementerian Keuangan yang bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak perusahaan.
Dugaan perbuatan itu menjadi fokus penyidikan karena berkaitan dengan penentuan nilai transaksi dan pelaporan ekspor. Meski demikian, seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Status tersangka tidak dengan sendirinya menunjukkan seseorang atau korporasi telah dinyatakan bersalah.
Penggeledahan kantor PT IPPS juga membuka ruang bagi penyidik untuk menelusuri kemungkinan keterkaitan dokumen dan komunikasi elektronik dengan perkara utama. Bukti percakapan yang ditemukan dalam telepon genggam yang disita akan memerlukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut oleh penyidik.
Sampai keterangan penggeledahan disampaikan pada Jumat (30/10/2026), belum terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai isi komunikasi yang ditemukan maupun peran spesifik PT IPPS dalam dugaan perkara transfer pricing tersebut. Keterangan resmi yang tersedia hanya menyebut adanya dugaan percakapan yang berkaitan dengan perkara.
Belum ada pula tanggapan dari pihak PT IPPS mengenai penggeledahan dan penyegelan kantor tersebut dalam informasi yang dihimpun. Karena itu, keterangan perusahaan masih diperlukan untuk memperoleh penjelasan dari sisi pihak yang kantornya digeledah.
Penyidikan dugaan korupsi transfer pricing PT TPL untuk periode 2008–2025 masih berjalan. Penyidik Kejagung dapat menggunakan dokumen, barang bukti elektronik, serta hasil pemeriksaan lanjutan untuk memperjelas rangkaian peristiwa dan dugaan keterlibatan para pihak.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil analisis bukti dan tindakan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. A1 Faktual akan mengikuti proses perkara ini dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menguji setiap informasi berdasarkan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.






