JAMBI – Kondisi di areal perkebunan kelapa sawit PT Sari Aditya Loka (SAL), Sarolangun, Jambi, kembali memanas. Lima warga dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) memilih untuk menyerahkan diri ke Kepolisian Resor (Polres) Sarolangun setelah terlibat dalam sebuah insiden pengeroyokan terhadap beberapa personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peristiwa ini sekali lagi menyoroti kerentanan konflik yang sering terjadi antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan dan aparat keamanan di lahan sengketa.
Kericuhan yang menggemparkan ini terjadi pada Jumat lalu, sekitar pukul 11.30 WIB, di area inti satu PT SAL. Bermula dari laporan petugas keamanan perusahaan yang menduga adanya kelompok SAD mengambil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, sejumlah personel TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 896/Serumpun Pseko, yang memang diperbantukan untuk pengamanan, segera diterjunkan ke lokasi.
Saat aparat tiba, situasi mendadak berubah menjadi tegang. Beberapa personel TNI diketahui merekam aktivitas warga Suku Anak Dalam, sebuah tindakan yang rupanya memicu kemarahan. Warga SAD disebut-sebut berusaha merebut telepon seluler milik anggota TNI, dan dari situlah percikan api konflik fisik mulai menyala. Cekcok mulut yang tak terhindarkan akhirnya berujung pada aksi kekerasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rekaman video yang kemudian tersebar luas di berbagai platform media sosial memperlihatkan betapa mencekamnya kejadian tersebut. Terlihat sejumlah warga Suku Anak Dalam mengejar dan mengeroyok personel TNI. Tak hanya tangan kosong, beberapa warga bahkan kedapatan membawa senjata tajam dan benda tumpul, menambah intensitas kekerasan yang terjadi. Akibat insiden ini, Komandan Komando Distrik Militer (Danrem) 042/Garuda Putih (Gapu), Brigjen TNI Nyamin, mengonfirmasi bahwa salah satu anggota TNI mengalami luka memar.
Menyikapi perkembangan situasi pasca-bentrokan, lima warga Suku Anak Dalam yang terlibat dalam insiden tersebut, berinisial R, D, W, Rn, dan J, akhirnya memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Mereka secara sukarela menyerahkan diri ke Markas Polres Sarolangun pada Minggu (30/8) sekitar pukul 17.20 WIB. Proses penyerahan diri ini tidak mereka lakukan sendirian. Sekitar 15 warga Suku Anak Dalam lainnya turut mengantar kelima kerabat mereka ke kantor polisi, menunjukkan solidaritas kuat di antara komunitas mereka.
Pihak kepolisian juga menerima informasi bahwa dua warga Suku Anak Dalam lain, berinisial B dan N, berencana akan mengikuti jejak serupa, menyerahkan diri dalam waktu dekat. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan niat baik dari pihak warga SAD untuk koperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Kapolres Sarolangun Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wendi Oktariansyah menegaskan komitmen pihaknya untuk melakukan penyidikan secara transparan dan berlandaskan fakta serta alat bukti yang ditemukan di lapangan. “Kami akan memeriksa tidak hanya warga yang telah menyerahkan diri, tetapi juga meminta keterangan dari sejumlah saksi dari pihak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (AD) Yonif 896/Serumpun Pseko,” ujar AKBP Wendi.
Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan keadilan dan proses hukum berjalan imparsial. Selain fokus pada aspek hukum, kepolisian juga berupaya keras menjaga situasi di kawasan perkebunan agar tidak kembali memanas, mengingat potensi eskalasi konflik yang tinggi di wilayah tersebut. Penanganan perkara ini dilakukan secara cermat untuk menghindari pemicu bentrokan di kemudian hari.
Insiden pengeroyokan ini bukanlah peristiwa pertama yang terjadi di kawasan PT SAL. Gesekan antara warga Suku Anak Dalam dan pihak perusahaan telah menjadi semacam “bara dalam sekam” yang sewaktu-waktu bisa kembali menyala. Pada April sebelumnya, perselisihan terkait rekrutmen karyawan juga sempat memicu bentrokan yang mengakibatkan korban luka di kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa konflik agraria di kebun sawit Sarolangun memiliki sejarah panjang dan kompleks.
Rentetan peristiwa ini menggarisbawahi akar masalah yang lebih dalam, yakni konflik agraria yang tak kunjung terpecahkan. Perjuangan Suku Anak Dalam untuk mempertahankan hak ulayat dan sumber daya alam mereka kerap berbenturan dengan kepentingan ekspansi perkebunan besar. Kurangnya solusi komprehensif dan berkelanjutan terhadap masalah kepemilikan lahan, kesejahteraan, serta pengakuan hak-hak masyarakat adat, terus menjadi pemicu utama ketegangan yang berulang.
Kasus penyerahan diri lima warga Suku Anak Dalam ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk duduk bersama. Bukan hanya sekadar mencari siapa yang bersalah, tetapi juga memahami akar masalah yang lebih luas. Resolusi damai yang berpihak pada keadilan dan menjamin hak-hak fundamental masyarakat adat, sambil tetap menegakkan hukum, adalah kunci untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
Dialog konstruktif antara pemerintah, perusahaan, dan perwakilan Suku Anak Dalam sangat diperlukan agar tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka tidak lagi menjadi arena bentrokan yang berdarah. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, keadilan sosial dapat tercapai di tengah pusaran konflik agraria di Jambi. (MW)
