Eks Jaksa Agung Marzuki Darusman Angkat Bicara: Soroti 'Kasus' Nadiem Makarim, Ada Apa Ini? - A1 Faktual

Eks Jaksa Agung Marzuki Darusman Angkat Bicara: Soroti ‘Kasus’ Nadiem Makarim, Ada Apa Ini?

- Editor

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 09:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nadiem Makarim.

i

Nadiem Makarim.

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari kancah politik dan hukum Tanah Air. Sosok mantan Jaksa Agung RI, Marzuki Darusman, secara terang-terangan melontarkan sorotan tajam terhadap apa yang disebutnya sebagai ‘kasus’ yang melibatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim. Pernyataan ini sontak memicu beragam spekulasi dan menjadi perbincangan hangat di kalangan publik maupun elite.

Marzuki Darusman, yang dikenal dengan integritas dan pengalamannya yang panjang dalam sistem hukum Indonesia, tidak main-main dalam mengeluarkan pandangannya. Menurutnya, ada beberapa aspek dalam implementasi kebijakan di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun tidak merinci secara spesifik “kasus” dalam konteks pidana, kritik Marzuki lebih menyoroti potensi celah dan kerentanan dalam manajemen kebijakan publik yang bisa berdampak luas.

Fokus pada Integritas dan Tata Kelola

Sorotan Marzuki Darusman kali ini seolah menjadi pengingat penting akan esensi pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Sebagai mantan Jaksa Agung, pandangannya tentu didasari oleh pemahaman mendalam tentang regulasi dan praktik terbaik dalam mengelola lembaga negara. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan, terutama yang berskala nasional dan melibatkan anggaran besar, harus dipastikan memiliki landasan hukum yang kuat serta proses implementasi yang transparan.

“Penting bagi setiap pejabat publik, apalagi di level menteri, untuk memastikan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil tidak hanya inovatif tetapi juga memenuhi standar tertinggi dalam tata kelola pemerintahan. Ada kekhawatiran terkait beberapa isu yang mengemuka, yang jika tidak ditangani dengan serius, berpotensi mengikis kepercayaan publik dan menciptakan preseden buruk,” ujar Marzuki Darusman dalam sebuah kesempatan.

Pernyataan ini muncul di tengah berbagai upaya Kemendikbudristek di bawah Nadiem Makarim untuk melakukan transformasi besar-besaran di sektor pendidikan, seperti program Merdeka Belajar dan berbagai inisiatif digitalisasi. Inovasi memang sangat dibutuhkan, namun Marzuki mengingatkan bahwa inovasi tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dasar akuntabilitas dan kepatuhan hukum.

Relevansi Peringatan Mantan Jaksa Agung

Kritik dari Marzuki Darusman bukanlah sekadar pandangan biasa. Beratnya bobot kritik ini terletak pada latar belakangnya sebagai penegak hukum tertinggi di masa lalu. Ia memiliki kapasitas untuk melihat potensi masalah dari sudut pandang integritas sistem dan kepatuhan terhadap regulasi yang seringkali terabaikan dalam hiruk pikuk implementasi kebijakan.

Isu yang disoroti Marzuki Darusman kemungkinan besar berkaitan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan strategis Kemendikbudristek diformulasikan, diputuskan, dan dieksekusi, termasuk mekanisme pengawasan dan evaluasi yang ada. Apakah ada potensi benturan kepentingan, atau apakah proses pengadaan dan pengelolaan dana publik sudah sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi mutlak?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada respons resmi dari pihak Kemendikbudristek terkait sorotan Marzuki Darusman. Namun, tekanan untuk menjaga integritas dan akuntabilitas di lembaga pemerintah akan selalu menjadi prioritas, terlebih dengan adanya sorotan dari tokoh sekaliber Marzuki Darusman.

Publik kini menantikan bagaimana Kemendikbudristek akan menanggapi kritikan ini. Apakah akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai isu-isu tata kelola yang disinggung? Yang jelas, peringatan dari mantan Jaksa Agung ini adalah sebuah sinyal penting bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip good governance demi kepentingan bangsa dan negara.

Berita Terkait

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami
Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Surat Penyidikan Proyek Cek Dam Tluwe Mencuat, Kejari Tuban Disebut Periksa Dokumen
Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK
Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel
Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden
Delapan Personel Narkoba Polresta Karawang Diperiksa Propam, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Didalami

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Kamis, 12 November 2026 - 12:02 WIB

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka

Rabu, 11 November 2026 - 09:06 WIB

Surat Penyidikan Proyek Cek Dam Tluwe Mencuat, Kejari Tuban Disebut Periksa Dokumen

Rabu, 11 November 2026 - 09:05 WIB

Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK

Rabu, 11 November 2026 - 09:03 WIB

Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel

Berita Terbaru