Sosialisasi Restorative Justice Polres Jakbar dalam KUHAP Baru | A1Faktual

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

- Editor

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyampaian materi dalam sosialisasi restorative justice dan mekanismenya pada KUHAP di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (16/11/2026). Foto: Humas Polres Metro Jakarta Barat.

i

Penyampaian materi dalam sosialisasi restorative justice dan mekanismenya pada KUHAP di Polres Metro Jakarta Barat, Senin (16/11/2026). Foto: Humas Polres Metro Jakarta Barat.

JAKARTA BARAT – Polres Metro Jakarta Barat memberikan pembekalan hukum kepada personel satuan kerja dan polsek jajaran mengenai mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat pemahaman aparat dalam menangani perkara dengan memperhatikan ketentuan hukum dan hak para pihak.

Penyuluhan berlangsung di Aula Wira Pratama Lantai 6 Polres Metro Jakarta Barat pada Senin (16/11/2026). Kegiatan dipimpin Kasikum Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Syaifudin serta menghadirkan Pelaksana Tugas Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Metro Jaya Kompol Dr. Jupriono bersama tim.

Jupriono menyampaikan materi tentang mekanisme keadilan restoratif, pembaruan regulasi, aturan turunan, dan standar operasional prosedur yang menjadi pedoman personel. Peserta berasal dari sejumlah satuan kerja Polres Metro Jakarta Barat dan kepolisian sektor di wilayah hukumnya.

Pembekalan itu menekankan perlunya kesamaan pemahaman sebelum petugas mengambil langkah dalam penyelesaian perkara. Pendekatan restoratif tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian sengketa, tetapi berkaitan dengan pemulihan keadaan serta perlindungan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan pihak yang terlibat.

UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah berlaku sejak 2 Januari 2026. Regulasi tersebut memuat pengaturan mekanisme keadilan restoratif, termasuk bentuk pemulihan seperti pengembalian barang, penggantian biaya, dan ganti rugi. Pelaksanaan mekanismenya tetap harus memenuhi persyaratan serta prosedur yang diatur undang-undang.

Dalam kegiatan itu, personel juga mendapat penekanan mengenai pentingnya penerapan ketentuan secara profesional dan transparan. Pemahaman atas prosedur dinilai relevan untuk mengurangi risiko pelanggaran etik, kekeliruan penanganan perkara, maupun perbedaan penerapan aturan di lapangan.

Kasikum Polres Metro Jakarta Barat Kompol Arif Syaifudin menilai pembinaan hukum menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan anggota Polri tidak hanya semakin memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu mengimplementasikannya secara profesional, proporsional, transparan, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kompol Arif Syaifudin.

Keadilan restoratif tidak berarti setiap perkara dapat langsung dihentikan melalui perdamaian. Penerapannya bergantung pada kriteria hukum, kesepakatan yang sah, dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Karena itu, pemahaman petugas terhadap batas kewenangan dan tata cara pencatatan penyelesaian perkara menjadi bagian penting dari kepastian hukum.

Melalui penyuluhan ini, Polres Metro Jakarta Barat berupaya memperkuat akuntabilitas penegakan hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ukuran keberhasilannya tidak hanya terletak pada pemahaman regulasi oleh anggota, tetapi juga pada praktik penanganan perkara yang menghormati hak masyarakat dan berjalan sesuai prosedur. Penerapan yang konsisten di lapangan menjadi perhatian utama kegiatan tersebut.

Berita Terkait

KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami
Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK
Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel
Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor
Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden
Delapan Polisi di Karawang Diperiksa Propam, Dugaan Penyimpangan Penanganan Narkoba Diusut
Jejak Pemasaran Obat Keras Ilegal Terbongkar, Polisi Sita Lebih dari Sejuta Butir

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Kamis, 12 November 2026 - 12:02 WIB

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka

Rabu, 11 November 2026 - 09:05 WIB

Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK

Rabu, 11 November 2026 - 09:03 WIB

Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel

Rabu, 11 November 2026 - 09:00 WIB

Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor

Berita Terbaru