JAKARTA – Polri menyatakan tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Komjen Asep Safrudin tengah mendalami informasi mengenai dugaan makar yang dikaitkan dengan perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dijelaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir pada Selasa, 10 November 2026.
Menurut Isir, tim tersebut dibentuk atas arahan Kapolri sebagai respons terhadap informasi yang berkembang. Pemeriksaan diarahkan untuk menguji apakah informasi mengenai kemungkinan tindak pidana lain memiliki dasar yang dapat ditindaklanjuti. Pendalaman itu tidak dapat dianggap sebagai kesimpulan bahwa unsur pidana makar sudah terbukti.
“Kaitan sama informasi, kemudian potensi terkait dengan dugaan makar, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada rilis sebelumnya, Bapak Kapolri selalu mendengar dan merespons, dan telah dibentuk tim yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim yang sedang melakukan pendalaman,” ujar Isir.
Isir menegaskan bahwa penanganan perkara pokok masih berjalan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Ruang lingkup pemeriksaan perkara tersebut, menurut keterangannya, meliputi dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal, serta penghapusan atau perusakan data elektronik. Pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang berjalan terpisah dari pendalaman informasi mengenai dugaan makar.
“Pada sisi yang lain, proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, illegal access, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan proses sidiknya,” kata Isir.
Pemberitaan mengenai penanganan perkara ini juga menyebut adanya proses pidana dan etik terhadap sejumlah anggota maupun mantan pejabat Polri. Status dalam perkara pidana, hasil pemeriksaan etik, serta dugaan baru yang masih ditelusuri merupakan tahapan yang berbeda dan tidak boleh disamakan. Setiap perubahan status harus merujuk kepada keputusan dan keterangan resmi yang dapat diperiksa.
Kasus ini menyangkut dua aspek kepentingan publik, yakni perlindungan komunikasi pejabat negara dan kewajiban aparat menegakkan hukum secara transparan. Pendalaman dugaan makar memerlukan pembuktian unsur pidana yang berbeda dari dugaan pelanggaran akses sistem elektronik. Kaitan antarperistiwa harus ditetapkan berdasarkan bukti, bukan asumsi atau opini di ruang publik.
Isir menyatakan kepolisian memahami tuntutan masyarakat agar penanganan berlangsung jelas, tetapi pekerjaan penyidik membutuhkan ketelitian. Hingga keterangan tersebut diberikan, belum ada hasil akhir yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan dugaan makar telah terbukti atau mengaitkannya secara otomatis dengan semua pihak dalam perkara penyadapan.
Pendalaman terhadap dugaan tindak pidana tambahan juga perlu menguraikan secara jelas fakta peristiwa, pelaku yang diduga terlibat, serta hubungan sebab-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pemeriksaan tidak boleh hanya bertumpu pada ramainya pembicaraan publik. Bukti digital, keterangan saksi, dan prosedur perolehan bukti harus diuji menurut aturan acara pidana agar hasil penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan transparan. Publik perlu membedakan informasi penyidikan, dugaan, dan putusan pengadilan. Perkembangan resmi dari kepolisian menjadi rujukan untuk menilai status hukum setiap pihak, sedangkan asas praduga tidak bersalah wajib dihormati sepanjang proses berjalan.






