JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah IKN mencapai sekitar 1.600 hektare sepanjang Juli hingga Oktober 2026. OIKN menduga sebagian kebakaran berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan yang dilakukan secara sengaja.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri mengatakan dugaan tersebut muncul setelah tim memetakan pola sebaran titik api. Hasil pemetaan menunjukkan sejumlah area terbakar membentuk pola kotak atau memanjang, bukan sebaran acak.
Temuan Bibit Sawit dan Pisang di Area Bekas Kebakaran
OIKN juga menemukan bibit tanaman baru di beberapa titik setelah kebakaran, antara lain sawit dan pisang. Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk yang didalami untuk menilai kemungkinan pembakaran berkaitan dengan pembukaan lahan.
“Bahkan di beberapa titik lokasi pascakebakaran, ditemukan bibit-bibit tanaman baru seperti sawit dan pisang. Pola menebang vegetasi lalu membakarnya menjadi modus umum yang berulang,” kata Myrna di Balikpapan.
Dari total area yang terpetakan, sekitar 900 hingga 1.000 hektare berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Sementara itu, sekitar 500 hektare berada di area konsesi perusahaan. Sisa lahan terbakar tersebar di area milik masyarakat.
Satu Perusahaan Telah Dijatuhi Sanksi Administratif
OIKN menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif tahap awal berupa paksaan pemerintah kepada PT AJP, perusahaan perkebunan kelapa sawit yang wilayah operasionalnya berada di dalam kawasan IKN.
Sanksi tersebut diberikan setelah OIKN memantau titik panas melalui citra satelit sejak awal Agustus dan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kebakaran terjadi di area konsesi perusahaan tersebut.
Adapun laporan mengenai belasan korporasi lain yang area konsesinya melintasi batas administratif IKN dan Kabupaten Kutai Kartanegara telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penanganan bersama.
Kepolisian Menangani Penyelidikan
OIKN menyebut aparat penegak hukum telah menerima koordinasi mengenai pihak-pihak yang teridentifikasi di lapangan. Proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana karhutla tersebut kini ditangani kepolisian.
Myrna menegaskan sanksi administratif dapat ditingkatkan secara bertahap apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban pemulihan lahan. Tahapannya dapat dimulai dari teguran tertulis dan paksaan pemerintah hingga pembekuan atau pencabutan izin usaha sesuai ketentuan.
OIKN juga memperketat pengawasan lapangan dan meminta seluruh pemegang izin konsesi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Pemulihan area terdampak dilakukan melalui reboisasi menggunakan pohon endemik untuk memperbaiki fungsi lingkungan.
Meski dugaan pembakaran telah disampaikan OIKN, penyebab dan pihak yang bertanggung jawab dalam setiap titik kebakaran tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan. Penetapan tanggung jawab pidana tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pola sebaran api atau temuan tanaman di lokasi.






