JAKARTA, a1faktual.com – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menyatakan pembahasan regulasi tersebut diarahkan untuk mencakup kejahatan keuangan yang merugikan masyarakat. Sejumlah tindak pidana yang menjadi perhatian antara lain investasi bodong, asuransi ilegal, arisan bermasalah, koperasi bermasalah, serta penipuan biro perjalanan haji dan umrah.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra mengatakan pembahasan tetap berjalan pada masa reses. Panja telah menerima masukan dari masyarakat, organisasi profesi, dan para ahli untuk menyusun landasan filosofis serta sistematika rancangan regulasi.
Menurut Soedeson, pengaturan perampasan aset dibutuhkan agar penegakan hukum tidak hanya berfokus pada hukuman badan. Negara juga perlu memiliki mekanisme untuk menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama ketika masyarakat menjadi korban.
Investasi Bodong hingga Penipuan Ibadah
Soedeson menyebut sejumlah jenis kejahatan keuangan yang diharapkan masuk dalam ruang lingkup pengaturan. Di antaranya investasi bodong, asuransi ilegal, arisan bodong, koperasi bermasalah, serta penipuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Berbagai perkara investasi ilegal sebelumnya telah merugikan banyak korban. Skema penipuan dapat menggunakan penawaran keuntungan yang tidak masuk akal, transaksi yang tidak transparan, atau penggunaan dana masyarakat untuk kepentingan pihak tertentu.
Penipuan perjalanan ibadah juga menimbulkan persoalan serius ketika jemaah telah membayar biaya perjalanan, tetapi keberangkatan tidak terlaksana atau layanan yang dijanjikan tidak tersedia. Dalam sejumlah kasus, korban kesulitan memperoleh kembali uang yang telah disetorkan.
Pemulihan Kerugian Korban Menjadi Perhatian
Dalam pembahasan tersebut, Panja menilai pemulihan aset perlu mendapat perhatian setara dengan pemidanaan pelaku. Selama ini, korban kejahatan keuangan dapat menghadapi kendala ketika meminta pengembalian dana, terutama jika aset diduga hasil kejahatan telah dialihkan atau disembunyikan.
Namun, mekanisme perampasan aset masih memerlukan perumusan yang cermat. Pengaturan harus memastikan proses berjalan melalui prosedur hukum, pengawasan pengadilan, dan perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Perampasan aset juga tidak boleh dipahami sebagai penyitaan tanpa dasar. Setiap tindakan harus memiliki landasan hukum, alat bukti yang memadai, serta mekanisme keberatan dan pengujian sesuai prinsip negara hukum.
Pembahasan dengan Pemerintah Masih Berlanjut
Panja berharap pembahasan rancangan undang-undang dapat segera didiskusikan bersama pemerintah. Meski demikian, pernyataan mengenai ruang lingkup kejahatan yang akan diatur belum berarti ketentuan tersebut telah berlaku sebagai undang-undang.
Rancangan tersebut masih harus melalui proses pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Rumusan akhir mengenai jenis aset, tata cara penyitaan, perampasan, dan pengembalian kepada korban akan ditentukan dalam proses legislasi.
A1 Faktual akan memantau perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset, termasuk substansi pasal yang berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan keuangan. Publik perlu mencermati perbedaan antara usulan dalam pembahasan dan ketentuan hukum yang telah disahkan.






