DENPASAR – Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, I Made Daging, dalam sidang putusan Selasa (3/11/2026).
Pengadilan menyatakan surat penghentian penyidikan serta surat pencabutan penetapan tersangka yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada Agustus 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian,” demikian salah satu amar putusan yang dibacakan dalam persidangan.
Hakim juga tidak mengabulkan seluruh permintaan pemohon. Permohonan agar penyidik diperintahkan menyelesaikan perkara hingga pengadilan dan permintaan untuk membatasi penyidikan baru termasuk bagian yang tidak dikabulkan.
Salah satu persoalan yang diperiksa berkaitan dengan penerbitan surat penghentian penyidikan serta hubungan tindakan tersebut dengan putusan praperadilan sebelumnya. Pengujian dilakukan terhadap aspek keabsahan prosedur penanganan perkara.
Putusan praperadilan ini bukan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang atas pokok perkara pidana. Pengadilan memeriksa tindakan tertentu dalam proses penyidikan sesuai ruang lingkup kewenangan praperadilan.
Pihak Polda Bali menyatakan menghormati putusan pengadilan. Penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan tindakan hukum berikutnya berdasarkan putusan tersebut.
Langkah lanjutan penyidik dan pelaksanaan amar putusan masih menunggu keterangan resmi. Semua pihak tetap berkewajiban menghormati proses hukum dan hak para pihak yang terlibat.






