Praperadilan I Made Daging Dikabulkan Sebagian, Dua Surat Polda Bali Tak Berlaku | A1 Faktual

Praperadilan I Made Daging Dikabulkan Sebagian, Dua Surat Polda Bali Tak Berlaku

- Editor

Rabu, 4 November 2026 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan I Made Daging dan menyatakan penghentian penyidikan serta pencabutan status tersangka tidak sah.

i

Pengadilan Negeri Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan I Made Daging dan menyatakan penghentian penyidikan serta pencabutan status tersangka tidak sah.

DENPASAR – Pengadilan Negeri (PN) Denpasar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, I Made Daging, dalam sidang putusan Selasa (3/11/2026).

Pengadilan menyatakan surat penghentian penyidikan serta surat pencabutan penetapan tersangka yang diterbitkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada Agustus 2026 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian,” demikian salah satu amar putusan yang dibacakan dalam persidangan.

Hakim juga tidak mengabulkan seluruh permintaan pemohon. Permohonan agar penyidik diperintahkan menyelesaikan perkara hingga pengadilan dan permintaan untuk membatasi penyidikan baru termasuk bagian yang tidak dikabulkan.

Salah satu persoalan yang diperiksa berkaitan dengan penerbitan surat penghentian penyidikan serta hubungan tindakan tersebut dengan putusan praperadilan sebelumnya. Pengujian dilakukan terhadap aspek keabsahan prosedur penanganan perkara.

Putusan praperadilan ini bukan putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang atas pokok perkara pidana. Pengadilan memeriksa tindakan tertentu dalam proses penyidikan sesuai ruang lingkup kewenangan praperadilan.

Pihak Polda Bali menyatakan menghormati putusan pengadilan. Penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan tindakan hukum berikutnya berdasarkan putusan tersebut.

Langkah lanjutan penyidik dan pelaksanaan amar putusan masih menunggu keterangan resmi. Semua pihak tetap berkewajiban menghormati proses hukum dan hak para pihak yang terlibat.

Ditulis oleh:
Muhibuddin Wali

Berita Terkait

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami
Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK
Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel
Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor
Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden
Delapan Polisi di Karawang Diperiksa Propam, Dugaan Penyimpangan Penanganan Narkoba Diusut

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Kamis, 12 November 2026 - 12:02 WIB

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka

Rabu, 11 November 2026 - 09:05 WIB

Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK

Rabu, 11 November 2026 - 09:03 WIB

Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel

Rabu, 11 November 2026 - 09:00 WIB

Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor

Berita Terbaru