JAKARTA — Kejaksaan Agung menggeledah kantor PT IPPS di Menara Batavia, Jakarta Pusat, selama sekitar 17 jam dalam penyidikan dugaan korupsi terkait transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk. Penggeledahan berlangsung sejak Kamis (29/10/2026) pukul 10.00 WIB hingga Jumat (30/10/2026) pukul 03.00 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menyampaikan bahwa penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Salah satu barang yang diamankan berupa telepon genggam yang di dalamnya ditemukan data percakapan yang diduga berkaitan dengan perkara. Informasi tersebut disampaikan Kejagung dan diberitakan ANTARA pada 30 Oktober 2026.
Penggeledahan Berkaitan dengan Dugaan Transfer Pricing
Penyidikan yang ditangani Jampidsus Kejagung berkaitan dengan dugaan transaksi transfer pricing PT TPL kepada sejumlah entitas perusahaan selama periode 2008–2025. Penyidik juga mendalami dugaan under invoicing atau pelaporan nilai transaksi yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya.
Dalam konstruksi perkara yang sedang diselidiki, aparat mendalami dugaan ketidaksesuaian klasifikasi produk pulp yang diekspor dengan karakteristik dan nilai pasarnya. Dugaan tersebut masih menjadi materi penyidikan dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta hukum yang telah diputus pengadilan.
Penyidik Telusuri Dokumen dan Komunikasi
Dokumen serta perangkat elektronik yang disita akan dianalisis untuk menelusuri transaksi, komunikasi, dan hubungan antarentitas yang diduga terkait. Kejagung juga menyegel kantor PT IPPS dan akses menuju ruang tersembunyi di balik lemari, sebagaimana dilaporkan sejumlah media pada Jumat (30/10/2026).
Penyitaan barang bukti tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan pihak tertentu. Penyidik harus menguji keaslian, relevansi, dan keterkaitan setiap dokumen maupun data elektronik dengan dugaan tindak pidana.
Perhitungan Kerugian Negara Menunggu Hasil Audit
Dalam perkembangan perkara TPL yang diberitakan sebelumnya, Kejagung menyampaikan perkiraan sementara potensi kerugian negara sekitar Rp2 triliun. Nilai tersebut masih memerlukan penghitungan dan verifikasi auditor sehingga belum dapat disebut sebagai kerugian negara final.
Kejagung juga telah mengumumkan penetapan dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak berinisial BP dan SR sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Proses penyidikan masih berjalan untuk menguji dugaan perbuatan dan peran masing-masing pihak.
A1 Faktual akan mengikuti perkembangan penyidikan, termasuk hasil analisis barang bukti dan hasil audit kerugian negara. Seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.






