JAKARTA BARAT – Polres Metro Jakarta Barat mengungkap dugaan jaringan perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran dalam konflik Rusia-Ukraina. Delapan orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk warga negara Rusia dan Ukraina. Polisi menyatakan jaringan tersebut menawarkan kontrak bernilai ratusan juta rupiah untuk menarik calon anggota.
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi, didampingi Kasatres PPA dan PPO AKBP Evi Pagari serta Wakasat Kompol Moch Taufik Iksan, menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan kerabatnya setelah berangkat ke luar negeri untuk bekerja.
“Awalnya kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwasanya ada keluarganya yang berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Ternyata sudah direkrut menjadi tentara Rusia dan tidak kembali,” ujar Nasriadi dalam konferensi pers, Jumat (13/11/2026).
Menurut penyidik, calon anggota ditawari kontrak mencapai Rp400 juta, gaji sekitar Rp40 juta hingga Rp50 juta setiap bulan, serta bonus terkait aktivitas di medan perang. Polisi menduga iming-iming penghasilan tinggi menjadi sarana untuk menjangkau warga sipil dari berbagai latar pekerjaan.
Polres Metro Jakarta Barat mengidentifikasi 23 WNI yang dikaitkan dengan jaringan tersebut. Berdasarkan data sementara kepolisian, 15 orang telah berangkat menuju Rusia dan delapan lainnya berhasil dicegah keberangkatannya. Penyidik masih menelusuri kondisi WNI yang sudah berada di luar negeri melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Nasriadi mengatakan sejumlah keluarga menyampaikan informasi mengenai kerabat yang terluka, kehilangan anggota tubuh, bahkan diduga meninggal dunia. Informasi tersebut belum berarti seluruh nasib WNI telah terverifikasi melalui jalur resmi. “Kontrak setahun itu adalah iming-iming. Tetapi kenyataannya mereka terbelenggu di sana. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia dan tidak tahu di mana kuburannya,” katanya.
Polisi menyebut para tersangka mempunyai peran berbeda. Warga Rusia berinisial S diduga mengawasi keberangkatan, sedangkan warga Ukraina berinisial IM diduga membantu akomodasi dan menyiapkan fasilitas di Pemalang, Jawa Tengah. Sejumlah tersangka WNI disebut bertugas menjaring calon anggota melalui relasi keluarga, pertemanan, maupun hubungan pribadi.
Selain delapan tersangka, polisi memeriksa keberadaan dua warga Rusia lain berinisial KS dan FK yang dititipkan kepada imigrasi. Status hukum keduanya, menurut keterangan kepolisian, masih bergantung pada pendalaman dan gelar perkara. Penyidik juga memeriksa dugaan penggunaan visa kunjungan dalam proses pemberangkatan.
Penyidikan melibatkan koordinasi dengan instansi keimigrasian, Divisi Hubungan Internasional Polri, satuan kepolisian di sejumlah daerah, serta rencana pertukaran data dengan Kementerian Luar Negeri. Polisi berupaya menelusuri hubungan antar-perekrut dan mencari kepastian mengenai WNI yang belum dapat dihubungi keluarganya.
“Kami mengimbau apabila ada warga masyarakat yang keluarganya, orang tuanya, anaknya, adiknya, ataupun kerabatnya berangkat ke Rusia tanpa kabar, harap mendatangi polisi setempat di wilayah seluruh Indonesia untuk melaporkan,” ujar Nasriadi.
Delapan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil. Keterangan mengenai peran, hubungan jaringan dengan pihak di luar negeri, serta dugaan eksploitasi masih harus dibuktikan melalui penyidikan dan proses pengadilan.






