KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami | A1Faktual

KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami

- Editor

Kamis, 12 November 2026 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto arsip Muhammad Haniv di Gedung KPK, 10 Januari 2017. Foto: Suara.com. Tidak menggambarkan pemeriksaan saksi 11 November 2026.

i

Foto arsip Muhammad Haniv di Gedung KPK, 10 Januari 2017. Foto: Suara.com. Tidak menggambarkan pemeriksaan saksi 11 November 2026.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami transaksi jual beli aset dalam penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv. Penelusuran dilakukan melalui pemeriksaan sejumlah saksi yang dinilai memiliki pengetahuan mengenai transaksi dan dugaan pemberian uang.

Pada Rabu, 11 November 2026, penyidik memeriksa seorang mantan Sekretaris Kabinet berinisial DA sebagai saksi. Keterangan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dan diberitakan pada Kamis, 12 November 2026.

“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH,” kata Budi dalam keterangan yang disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain DA, dua saksi pihak swasta berinisial HS dan WA juga dimintai keterangan. Pemeriksaan keduanya ditujukan untuk memperjelas dugaan pemberian uang kepada MH, termasuk hal yang diketahui masing-masing saksi berkaitan dengan transaksi tersebut.

“Untuk pihak-pihak swasta didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada MH selaku tersangka,” ujar Budi.

Perkara ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. KPK telah menetapkan MH sebagai tersangka pada 25 Februari 2025 dan melakukan penahanan pada 19 Agustus 2026. Penyidik menduga total penerimaan gratifikasi mencapai sekitar Rp20,7 miliar.

Menurut uraian perkara yang disampaikan sebelumnya, dugaan penerimaan mencakup sekitar Rp700 juta untuk sponsor kegiatan peragaan busana anggota keluarga serta sejumlah penerimaan dalam bentuk mata uang asing pada periode berbeda. Rincian itu masih merupakan konstruksi penyidikan dan harus dibuktikan di persidangan.

Penelusuran transaksi aset penting untuk menentukan hubungan antara peralihan kepemilikan harta, sumber pembayaran, dan dugaan penerimaan yang diselidiki. Namun pemeriksaan seseorang sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan penetapan status tersangka ataupun kesimpulan bahwa transaksi tertentu melanggar hukum.

Bagi kepentingan publik, perkara ini menyangkut integritas pejabat perpajakan dan transparansi relasi antara penyelenggara negara dengan pihak yang berkepentingan pada layanan pajak. Pemeriksaan dokumen keuangan dan riwayat transaksi akan menjadi bagian penting untuk menilai dugaan yang berkembang.

Pemeriksaan saksi bertujuan memperjelas rangkaian peristiwa dan hubungan antara para pihak. Dalam perkara gratifikasi, penilaian terhadap sumber uang dan kaitannya dengan jabatan membutuhkan pembuktian tersendiri. Peralihan aset maupun hubungan bisnis yang disebut dalam penyidikan tidak otomatis merupakan transaksi ilegal. Publik berhak mengetahui perkembangan perkara, tetapi informasi mengenai saksi yang belum ditetapkan sebagai tersangka harus disampaikan secara proporsional. KPK masih memerlukan alat bukti dan keterangan yang saling mendukung. Nilai yang disebut sebagai dugaan gratifikasi bukan putusan kerugian negara, dan setiap pihak tetap berhak atas proses hukum yang adil hingga perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.

Berita Terkait

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Surat Penyidikan Proyek Cek Dam Tluwe Mencuat, Kejari Tuban Disebut Periksa Dokumen
Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK
Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor
Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden
Delapan Polisi di Karawang Diperiksa Propam, Dugaan Penyimpangan Penanganan Narkoba Diusut
Jejak Pemasaran Obat Keras Ilegal Terbongkar, Polisi Sita Lebih dari Sejuta Butir
Delapan Personel Narkoba Polresta Karawang Diperiksa Propam, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Didalami

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 15:13 WIB

KPK Periksa Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak, Keterangan Mantan Seskab Didalami

Rabu, 11 November 2026 - 09:06 WIB

Surat Penyidikan Proyek Cek Dam Tluwe Mencuat, Kejari Tuban Disebut Periksa Dokumen

Rabu, 11 November 2026 - 09:05 WIB

Dugaan Honor Rohaniawan Rp4,2 Miliar Tak Tersalur, Polda Sulbar Menunggu Audit BPK

Rabu, 11 November 2026 - 09:00 WIB

Sebanyak 104 Motor Diamankan di Papua, Polisi Tangani 51 Laporan Curanmor

Rabu, 11 November 2026 - 08:59 WIB

Tim Bareskrim Telusuri Dugaan Makar dalam Perkara Penyadapan Presiden

Berita Terbaru