PONTIANAK – Polda Kalimantan Barat bersama jajaran polres mengungkap 25 perkara dugaan pertambangan emas tanpa izin (PETI) selama operasi yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 10 November 2026. Sebanyak 41 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam pengungkapan tersebut, sementara polisi menelusuri pula proses pengumpulan dan distribusi emas yang diduga berasal dari tambang ilegal.
Hasil penindakan disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Kalbar, Selasa (10/11/2026). Dari keseluruhan perkara, Ditreskrimsus Polda Kalbar menangani tujuh kasus dengan tujuh tersangka. Sebanyak 18 perkara lainnya ditangani polres jajaran dengan total 34 tersangka.
Polisi menyita sekitar 435,9 gram emas, uang tunai Rp424,29 juta, serta satu unit ekskavator. Barang bukti lain meliputi perlengkapan pertambangan, mesin pendukung, alat timbang, telepon genggam, dan air raksa yang disebut ditemukan dalam rangkaian pengungkapan.
Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Bambang Suharyono menyebut penindakan dilakukan sebagai respons atas laporan masyarakat sekaligus bagian dari pengawasan aktivitas pertambangan. “Pengungkapan ini merupakan respons cepat Polda Kalimantan Barat, dalam hal ini Ditreskrimsus, atas laporan masyarakat serta komitmen institusi dalam mengamankan aset kekayaan negara dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan yang masif,” ujarnya.
Direktur Reskrimsus Polda Kalbar Kombes Pol Burhanuddin menjelaskan bahwa modus yang ditemukan tidak hanya penambangan dengan alat sederhana. Penyidik juga mendapati penggunaan ekskavator untuk menggali, memindahkan, dan mengumpulkan material tambang.
Penelusuran polisi turut mencakup rantai perdagangan emas. Menurut keterangan aparat, emas dalam bentuk butiran atau lempengan dikirim kepada pengepul. Sebagian pihak diduga mengumpulkan emas melalui pembelian dari penambang tanpa izin sebelum diproses dan dijual kembali.
Kasus yang ditangani polres jajaran tersebar di sejumlah kabupaten, termasuk Mempawah, Sambas, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Bengkayang, Sekadau, dan Melawi. Sebaran tersebut memperlihatkan bahwa penindakan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah pertambangan.
Burhanuddin menjelaskan bahwa selain langkah pencegahan dan imbauan, polisi menjalankan penegakan hukum terhadap aktivitas yang diduga melanggar ketentuan perizinan pertambangan. Penyidik menerapkan ketentuan pidana pertambangan mineral dan batubara sesuai peran yang disangkakan terhadap masing-masing tersangka.
Dalam perkembangan berikutnya, perhatian publik tertuju pada pembuktian asal emas, jaringan pengepul, legalitas wilayah tambang, serta penanganan dampak lingkungan. Nilai uang dan berat emas yang disita tidak otomatis sama dengan jumlah kerugian negara. Seluruh tersangka tetap memiliki hak atas proses hukum yang adil hingga ada putusan pengadilan. Dalam penanganan perkara tambang tanpa izin, asal-usul barang bukti dan hubungan antara lokasi penambangan dengan pembeli emas perlu diuji secara terpisah. Penindakan terhadap aktivitas tambang juga perlu disertai pengawasan atas kemungkinan pencemaran air dan kerusakan lahan. Informasi mengenai pemulihan lingkungan, apabila sudah tersedia dari instansi berwenang, akan menjadi ukuran penting efektivitas penegakan hukum, selain jumlah perkara dan tersangka yang diumumkan.
Teks






