KARAWANG – Delapan personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Karawang, Jawa Barat, dinonaktifkan sementara dari tugasnya dan menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jawa Barat. Pemeriksaan berlangsung terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara narkotika.
Wakapolresta Karawang AKBP Afrian Satya Permadi membenarkan langkah pemeriksaan tersebut. Menurut keterangannya pada 5–6 November 2026, dua dari delapan personel yang diperiksa merupakan perwira, termasuk kepala satuan reserse narkoba.
“Kapolda mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan dan mengganti sementara delapan anggota yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan lanjutan,” ujar Afrian dalam keterangan yang dilaporkan pada Jumat, 6 November 2026.
Personel yang diperiksa ditempatkan di tempat khusus selama proses pendalaman. Penonaktifan sementara dan penempatan khusus merupakan tindakan dalam rangka pemeriksaan, sehingga tidak boleh dipersamakan dengan putusan bahwa seluruh personel telah terbukti melakukan tindak pidana.
Perkara ini mencuat setelah beredar dugaan adanya ketidaksesuaian prosedur penanganan orang-orang yang diamankan dalam operasi terkait narkotika atau obat keras tertentu. Keterangan yang telah disampaikan pejabat kepolisian menunjukkan bahwa penyidik internal mendalami kemungkinan komunikasi dan transaksi uang oleh personel tertentu.
“Ini tidak memandang bulu. Dua perwira juga ikut diamankan dan yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di tempat khusus Ditresnarkoba Polda Jabar,” kata Afrian.
Namun, belum ada rincian yang terkonfirmasi mengenai nilai uang, peran setiap personel, dan kesimpulan pemeriksaan Propam. Karena itu, dugaan penerimaan uang maupun pembebasan pihak tertentu harus tetap dinyatakan sebagai dugaan yang masih diperiksa.
Dari sisi kepentingan publik, pemeriksaan ini penting untuk menilai apakah prosedur penangkapan, pemeriksaan, dan penanganan barang bukti telah dijalankan secara benar. Kejelasan prosedur dibutuhkan agar upaya pemberantasan narkotika tidak terganggu oleh dugaan pelanggaran aparat.
Penanganan perkara internal juga harus membedakan pemeriksaan kode etik profesi, tindakan disiplin, dan kemungkinan proses pidana. Ketiganya mempunyai dasar serta konsekuensi berbeda. Hasil satu proses tidak boleh dinyatakan telah ada sebelum diumumkan oleh pejabat berwenang.
Perkembangan selanjutnya harus tetap berpegang pada dokumen resmi dan keterangan pejabat yang berwenang. Setiap informasi baru mengenai proses penyidikan perlu dibedakan dari dugaan awal, sehingga publik tidak memperoleh kesan bahwa suatu perkara telah diputus sebelum ada keputusan pengadilan.
Ketelitian dalam memeriksa waktu, lokasi, kapasitas para pihak, dan status perkara menjadi bagian penting dari informasi yang bermanfaat. Apabila muncul data atau putusan berikutnya, perubahan itu perlu disajikan sebagai perkembangan tersendiri tanpa mengubah makna fakta yang sudah terkonfirmasi.
Polda Jawa Barat diharapkan menyampaikan perkembangan resmi setelah pemeriksaan selesai, termasuk langkah yang diambil sesuai hasil pembuktian. Masyarakat dapat menggunakan saluran pengaduan resmi kepolisian jika mempunyai informasi relevan, sementara hak hukum delapan personel yang diperiksa harus tetap dihormati.






