JAKARTA – Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan dua laporan dugaan penipuan investasi aset kripto yang dikaitkan dengan kreator konten Timothy Ronald. Keputusan tersebut diambil setelah penyelidik melakukan gelar perkara dan mengevaluasi bukti yang tersedia dalam masing-masing laporan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, kedua laporan ditangani oleh Direktorat Reserse Siber melalui dua subdirektorat berbeda. Penghentian penyelidikan dilakukan pada September 2026, sedangkan penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara disampaikan kepada wartawan pada Senin (26/10/2026).
Menurut Budi, laporan pertama diajukan oleh pelapor berinisial Y pada 9 Januari 2026. Perkara tersebut ditangani Subdirektorat I Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya.
Setelah memeriksa informasi yang tersedia, penyelidik menggelar perkara dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak menunjukkan adanya peristiwa pidana.
“Penyelidikan untuk laporan pertama telah dihentikan pada 14 September 2026 berdasarkan hasil gelar perkara yang menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).
Penghentian tersebut berarti polisi tidak melanjutkan penyelidikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap laporan pertama.
Sementara itu, laporan kedua diajukan oleh pelapor berinisial RR pada 19 Januari 2026 dan ditangani Subdirektorat IV Direktorat Reserse Siber.
Dalam penanganan laporan kedua, penyelidik telah meminta klarifikasi dari pelapor, sejumlah saksi, serta pihak yang dilaporkan. Polisi juga mengumpulkan keterangan ahli dan instansi terkait.
Hasil pemeriksaan kemudian dibahas melalui gelar perkara pada 15 September 2026. Dari proses tersebut, penyelidik menilai bukti yang terkumpul belum cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak terlapor dengan dugaan tindak pidana.
“Hasil gelar perkara pada 15 September 2026 menyepakati penghentian penyelidikan karena belum ditemukan bukti yang cukup untuk menghubungkan perbuatan pihak terlapor dengan tindak pidana yang dipersangkakan,” ujar Budi.
Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan untuk laporan kedua diterbitkan pada 28 September 2026.
Gelar Perkara Khusus Direncanakan atas Permohonan Pelapor
Meski kedua penyelidikan telah dihentikan, kepolisian menyatakan masih ada perkembangan yang mungkin dilakukan terhadap laporan kedua.
Kuasa hukum pelapor RR telah mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Polda Metro Jaya menyatakan proses tersebut direncanakan untuk menindaklanjuti permohonan yang disampaikan.
Gelar perkara khusus merupakan mekanisme pemeriksaan kembali terhadap penanganan suatu perkara berdasarkan permohonan dan ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya tidak otomatis berarti penyelidikan telah dibuka kembali.
Hingga penjelasan kepolisian pada 26 Oktober 2026, belum ada pengumuman mengenai hasil gelar perkara khusus tersebut.
Polisi juga membuka kesempatan kepada pelapor untuk menyerahkan informasi atau bukti tambahan yang dinilai berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sebelumnya dilaporkan.
“Penyidik menyampaikan apabila pelapor atau korban memiliki bukti baru dapat disampaikan ke penyidik untuk dilakukan analisis lebih lanjut,” kata Budi.
Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang telah diputuskan tidak menghalangi pelapor untuk menyampaikan bahan tambahan agar dinilai kembali oleh aparat penegak hukum.
Perkara tersebut sebelumnya menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan aktivitas edukasi dan perdagangan aset kripto yang dikaitkan dengan Timothy Ronald.
Sejumlah pihak yang merasa dirugikan sebelumnya menyampaikan dugaan adanya praktik penipuan dalam aktivitas investasi. Namun, dugaan tersebut harus dibedakan dari temuan penyelidik dalam dua laporan yang kini dihentikan.
Untuk laporan pertama, polisi menyimpulkan tidak ditemukan peristiwa pidana. Sementara pada laporan kedua, penghentian didasarkan pada belum cukupnya bukti untuk menghubungkan pihak yang dilaporkan dengan dugaan tindak pidana.
Kedua alasan tersebut memiliki dasar penilaian yang berbeda sehingga tidak tepat disamakan sebagai satu kesimpulan hukum yang identik.
Penghentian penyelidikan juga tidak boleh diartikan sebagai putusan pengadilan. Keputusan tersebut merupakan hasil proses penanganan laporan oleh kepolisian berdasarkan bukti yang tersedia pada tahap penyelidikan.
Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil penanganan permohonan gelar perkara khusus dan ada atau tidaknya bukti baru yang diajukan pelapor.
Seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, termasuk hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan berdasarkan asas praduga tak bersalah.






