Korupsi Nikel Rp401 Miliar, Kejagung Periksa Saksi PT CNI

Korupsi Nikel Rp401 Miliar, Kejagung Periksa Saksi Baru dari PT CNI

- Editor

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Kejaksaan Agung kembali memeriksa saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020. Pemeriksaan terbaru dilakukan terhadap seorang pihak dari PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), menyusul penetapan direktur utama perusahaan tersebut sebagai tersangka dalam perkara yang ditaksir merugikan negara sekitar Rp401 miliar.

Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa saksi berinisial YHP pada Selasa (27/10/2026). Perkembangan penyidikan tersebut menjadi bagian dari upaya kejaksaan melengkapi pembuktian dalam perkara dugaan penyimpangan pengelolaan dan ekspor nikel.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, melalui siaran pers resmi menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.

Dalam keterangannya, Kejaksaan Agung menegaskan, “Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian.”

Pemeriksaan YHP menambah rangkaian permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui tata kelola komoditas nikel selama periode yang sedang diselidiki.

Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dari perusahaan dan instansi pemerintah. Pada 26 Oktober 2026, empat saksi yang diperiksa masing-masing berinisial YV dari Kementerian Perdagangan, AW dan DR dari PT CNI, serta AA dari PT AKA GC.

Kejaksaan belum memerinci materi keterangan YHP maupun temuan baru yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut.

Dirut PT CNI Telah Jadi Tersangka, Kerugian Negara Ditaksir Rp401 Miliar

Dalam perkara yang sama, Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Direktur Utama sekaligus pemegang saham PT CNI berinisial DS sebagai tersangka pada 15 Oktober 2026.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik mengembangkan dugaan penyimpangan dalam tata kelola komoditas nikel, termasuk proses pengurusan dokumen dan kegiatan ekspor.

Menurut keterangan kejaksaan saat pengumuman penetapan tersangka, DS diduga melakukan kegiatan ekspor nikel tanpa memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Penyidik juga mendalami dugaan penyimpangan dalam penerbitan dan penggunaan dokumen yang berkaitan dengan hasil uji kadar nikel, rekomendasi ekspor, serta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Untuk melancarkan kegiatan tersebut, tersangka juga diduga memberikan sejumlah uang kepada penyelenggara negara dan pihak terkait dalam pengurusan dokumen perizinan,” ujar Anang dalam keterangan mengenai penetapan tersangka pada 15 Oktober 2026.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dugaan penyimpangan tersebut ditaksir mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp401 miliar.

Dalam proses penanganan perkara, kejaksaan juga telah menerima pengembalian uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI. Pengembalian tersebut tidak serta-merta menghentikan proses pidana yang sedang berjalan.

Selain itu, penyidik dilaporkan mengamankan uang senilai 120.400 dolar Amerika Serikat dan Rp6,21 miliar dari hasil penggeledahan, serta menerima pengembalian dana sekitar Rp1,27 miliar yang diduga berkaitan dengan suap.

DS telah menjalani penahanan sejak 15 Oktober 2026 untuk kepentingan penyidikan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap saksi-saksi lain terus dilakukan guna melengkapi berkas perkara.

Hingga perkembangan pemeriksaan YHP pada 27 Oktober 2026, belum terdapat informasi resmi mengenai hasil pemeriksaan saksi tersebut ataupun penetapan tersangka tambahan berdasarkan pemeriksaan terbaru.

Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan dan mengajukan pembelaan. Penentuan kesalahan pidana menjadi kewenangan pengadilan melalui proses hukum yang berlaku.

Ditulis oleh:
Muhibuddin Wali

Berita Terkait

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru
Lima Kali Beraksi di Kalideres, Pria 27 Tahun Ditangkap Polisi Usai Curi Cucak Hijau
Jerat Kontrak Rp400 Juta ke Medan Perang Rusia, Polisi Ungkap Delapan Perekrut WNI
Delapan Celurit Ditemukan Saat Patroli Dini Hari di Kalideres, Sembilan Pemuda Diperiksa
Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka
Dakwaan Alternatif Jerat Dua Perempuan dalam Kasus Kekerasan Muara Baru
Tujuh Paket Diduga Sabu Disita, Polsek Kalideres Telusuri Pemasoknya
Puluhan Calon Jemaah Umrah Sumbawa Gagal ke Tanah Suci, Polisi Periksa Legalitas Travel

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 17:34 WIB

Polres Jakbar Bekali Personel Mekanisme Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru

Senin, 16 November 2026 - 07:23 WIB

Lima Kali Beraksi di Kalideres, Pria 27 Tahun Ditangkap Polisi Usai Curi Cucak Hijau

Sabtu, 14 November 2026 - 10:59 WIB

Jerat Kontrak Rp400 Juta ke Medan Perang Rusia, Polisi Ungkap Delapan Perekrut WNI

Sabtu, 14 November 2026 - 10:51 WIB

Delapan Celurit Ditemukan Saat Patroli Dini Hari di Kalideres, Sembilan Pemuda Diperiksa

Kamis, 12 November 2026 - 12:02 WIB

Jaringan Emas Ilegal Kalbar Dibongkar, Polisi Ungkap 25 Perkara dan 41 Tersangka

Berita Terbaru