BENGKULU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu menetapkan Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima berinisial JS sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan Pasar Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp7,3 miliar berdasarkan hasil audit akuntan publik.
Penetapan tersangka dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejari Bengkulu pada Selasa (27/10/2026), setelah melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan gelar perkara.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Bengkulu, Yuharmen Yakub, menyatakan penyidik telah menemukan dasar pembuktian yang dinilai cukup untuk menetapkan JS sebagai tersangka.
“Penetapan tersangka ini usai penyidik melakukan gelar perkara dan terpenuhinya dua alat bukti yang mengarah kepada tersangka,” kata Yuharmen.
Setelah penetapan status hukum tersebut, JS langsung menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara Bengkulu untuk kepentingan penyidikan.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Pasar Pagar Dewa, termasuk persoalan kewajiban penyetoran pendapatan kepada Pemerintah Kota Bengkulu.
JS diduga tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan pasar dalam periode yang menjadi objek penyidikan.
Atas dugaan perbuatannya, penyidik menyangkakan ketentuan Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 603 atau Pasal 604 juncto Pasal 20 KUHP.
Kuasa Hukum Bantah Konstruksi Dugaan Korupsi, Kejaksaan Telusuri Keterlibatan Pihak Lain
Penetapan tersangka tersebut mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum JS. Advokat Syaiful Anwar menyatakan pihaknya belum memahami secara menyeluruh konstruksi hukum yang digunakan penyidik untuk menjerat kliennya.
Menurut Syaiful, persoalan pengelolaan Pasar Pagar Dewa tidak dapat dilepaskan dari riwayat pembangunan dan pengambilalihan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, koperasi yang dipimpin kliennya pernah menerima bantuan sekitar Rp3,5 miliar dari kementerian pada 2003 untuk pembangunan fasilitas pasar.
“Uang bantuan itu diperuntukkan membangun 621 unit kios, awning, keperluan pasar,” jelasnya.
Syaiful menyebut fasilitas pasar yang dibangun kemudian diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Kota Bengkulu pada 2004. Kondisi tersebut, menurutnya, berpengaruh terhadap kemampuan koperasi memperoleh pendapatan dan memenuhi kewajiban pembayaran PAD.
“Jadi karena aset pasar yang telah dibangun lalu diambil alih Pemkot klien kami tidak ada pemasukan untuk membayar PAD,” bebernya.
Di sisi lain, Kejari Bengkulu terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan pasar, termasuk administrasi keuangan, penerimaan dana, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dalam proses penyidikan, kejaksaan telah memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu yang pernah menjabat pada periode 2005 hingga 2018.
Salah satu pihak yang telah dimintai keterangan adalah mantan Wakil Wali Kota Bengkulu periode 2013–2018, Patriana Sosialinda.
“Ada beberapa (pejabat) yang dipanggil, ada pejabat yang lalu, namun kita pastikan dahulu,” kata Yuharmen.
Penyidik belum menutup kemungkinan adanya tersangka tambahan apabila ditemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana tersebut.
Meski telah ditahan, JS tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan penyidik dan mengajukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penetapan tersangka tidak serta-merta membuktikan kesalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.






