JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Sejumlah pejabat dan pihak terkait dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Rabu (28/10/2026).
Salah satu pihak yang dipanggil adalah Medi Yanto Sipahutar, aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek perkeretaapian di wilayah Jawa Barat.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Bandung.
Selain Medi, penyidik juga memanggil Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Bandung Endang Setiawan, mantan Kepala BTP Jawa Barat Achyar Pasaribu, serta mantan staf BTP Jawa Barat Wungundari.
Penyidik Lengkapi Berkas Perkara
Rangkaian pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik melengkapi berkas perkara dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Berdasarkan keterangan KPK yang diberitakan detikNews pada Rabu (28/10/2026), penyidik akan menjadwalkan langkah penahanan terhadap tersangka sesuai perkembangan proses penyidikan.
Meski demikian, pemanggilan untuk pemeriksaan tidak dengan sendirinya berarti seluruh pihak yang dipanggil berstatus tersangka. Status hukum masing-masing pihak harus dibedakan sesuai keterangan resmi penyidik.
Kasus Berawal dari Operasi Tangkap Tangan
Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada April 2023.
Dalam perkembangannya, penyidikan mencakup sejumlah proyek perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi.
Menurut laporan ANTARA pada 28 Oktober 2026, hingga 20 Januari 2026 KPK telah menetapkan dan menahan 22 orang tersangka dalam rangkaian perkara DJKA. Dua korporasi juga telah ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak pada pekan ini menunjukkan bahwa penyidik masih mendalami keterlibatan pihak-pihak terkait serta proses pengadaan dalam proyek perkeretaapian.
Pengembangan Penyidikan Terus Berjalan
Selain klaster Jawa Barat, KPK juga melakukan pengembangan penyidikan dugaan korupsi proyek perkeretaapian di Sumatera Selatan.
Pada Selasa (27/10/2026), penyidik memeriksa dua pihak swasta terkait pengembangan perkara di wilayah tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pengadaan dan pembangunan infrastruktur transportasi publik yang menggunakan anggaran dalam proyek pemerintah.
Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.






