JAKARTA, a1faktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga saksi dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan lahan di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Jumat, 30 Oktober 2026.
Salah satu saksi yang dipanggil ialah David Gamal, Chief Operating Officer (COO) PT Nusa Kirana Real Estate. KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rinna Zachrona selaku Direktur Utama PT Nusa Kirana Real Estate serta Julius Bilal Tadjoedin yang berprofesi sebagai notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemanggilan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik memperkuat alat bukti dalam perkara pengadaan lahan di Rorotan.
Penyidik Dalami Keterangan Pihak Swasta
Pemeriksaan terhadap pihak swasta dan notaris menjadi bagian dari penelusuran transaksi serta proses pengadaan lahan. Penyidik dapat mendalami dokumen, hubungan para pihak, dan proses administrasi yang berkaitan dengan objek pengadaan.
Meski demikian, KPK belum merinci materi pemeriksaan untuk masing-masing saksi. Peran dan hubungan setiap orang yang dipanggil dengan transaksi lahan tersebut masih perlu dijelaskan berdasarkan hasil penyidikan.
Pemanggilan sebagai saksi tidak berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terbukti melakukan tindak pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang akan diuji bersama dokumen dan bukti lain.
Perkara Pengadaan Lahan Masih Dikembangkan
KPK menyatakan penyidik masih mendalami dokumen dan keterangan dari sejumlah pihak untuk mengurai konstruksi perkara. Lembaga antirasuah belum mengumumkan secara terperinci nilai kerugian keuangan negara maupun pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkembangan pemeriksaan pada Jumat tersebut.
Pengadaan lahan pemerintah membutuhkan proses administrasi dan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidikan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah berjalan sesuai ketentuan atau terdapat dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Dalam perkara pengadaan tanah, penyidik umumnya perlu menelusuri dokumen kepemilikan, proses penilaian, transaksi, serta aliran pembayaran. Namun, materi spesifik yang diperiksa KPK dalam perkara Rorotan belum dipaparkan secara terbuka.
KPK Belum Mengumumkan Tersangka Baru
Hingga informasi pemeriksaan disampaikan, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka baru dalam perkara pengadaan lahan Rorotan. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari pihak-pihak yang dipandang mengetahui proses pengadaan.
Publik menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kronologi pengadaan, nilai transaksi, serta dugaan penyimpangan yang sedang didalami. KPK diharapkan menyampaikan perkembangan secara proporsional ketika informasi tersebut telah dapat dibuka kepada masyarakat.
A1 Faktual akan mengikuti proses penyidikan ini dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menjelaskan posisinya dalam perkara.






