JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI mendapat sejumlah catatan dari kalangan praktisi hukum. Rumusan mengenai tindak pidana ekonomi dan perlindungan hak kepemilikan menjadi perhatian dalam rapat dengar pendapat umum di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Praktisi hukum Amin Fahrudin menilai ketentuan mengenai ‘tindak pidana ekonomi lainnya’ dalam Pasal 4 ayat (2) draf RUU Perampasan Aset perlu diperjelas. Menurutnya, penggunaan istilah yang belum memiliki batasan tegas berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.
Amin mengingatkan bahwa pembentukan ketentuan pidana harus memperhatikan asas legalitas. Setiap perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana perlu dirumuskan secara jelas agar tidak membuka ruang penafsiran yang terlalu luas.
Ia mengusulkan agar jenis tindak pidana yang menjadi dasar perampasan aset disebutkan secara lebih terperinci. Apabila rumusannya belum dapat dipastikan, ketentuan yang dianggap kabur tersebut menurutnya perlu dipertimbangkan kembali.
Selain persoalan rumusan delik, Amin menyoroti perlunya pembedaan parameter kerugian dalam berbagai tindak pidana ekonomi. Ia mencontohkan perkara perbankan dan perasuransian yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah, bukan selalu kerugian keuangan negara.
“Nah, apakah bisa kerugian nasabah itu ditarik menjadi kerugian keuangan negara?” kata Amin dalam rapat tersebut.
DPR Diingatkan Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Perhatian terhadap kepastian hukum juga muncul dari pimpinan Komisi III DPR RI. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset perlu menampung masukan berbagai pihak agar ketentuannya tidak menjadi sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.
Komisi III DPR melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang tersebut meskipun DPR sedang memasuki masa reses. Pembahasan dilakukan melalui rangkaian rapat dengar pendapat umum yang menghadirkan unsur masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.
Dalam agenda Rabu (28/10/2026), Komisi III mengundang sejumlah advokat untuk memberikan pandangan terhadap substansi rancangan undang-undang. Masukan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan sebelum RUU memasuki tahapan legislasi berikutnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan dipercepat dengan target pengesahan pada 15 Desember 2026. Target itu merupakan agenda yang diupayakan DPR, bukan berarti rancangan undang-undang telah disahkan.
Komisi III juga telah membentuk panitia kerja pembahasan RUU Perampasan Aset. Habiburokhman ditetapkan sebagai ketua, sedangkan Soedeson Tandra menjadi wakil ketua panitia kerja.
Rangkaian pembahasan ini memperlihatkan dua perhatian yang harus dijawab dalam perumusan aturan, yakni kebutuhan memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana dan pentingnya menjaga kepastian hukum serta hak pihak yang memperoleh harta secara sah.
Hingga pemberitaan ini disusun, RUU Perampasan Aset masih berada dalam proses pembahasan dan belum menjadi undang-undang.






