JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap aparatur sipil negara (ASN) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Medi Yanto Sipahutar, Rabu (28/10/2026). Medi merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari pengembangan penyidikan perkara korupsi proyek perkeretaapian di wilayah Jawa Barat. Meski telah menyandang status tersangka sejak 2024, Medi kembali dijadwalkan memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai saksi untuk kepentingan penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat, Bandung.
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (Bandung),” kata Budi kepada wartawan, Rabu (28/10/2026).
Selain Medi, penyidik memanggil tiga orang lainnya untuk dimintai keterangan. Mereka adalah Achyar Pasaribu, mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Barat periode Januari 2019 hingga Agustus 2020; Wungundari, mantan staf BTP Jawa Barat; serta Endang Setiawan, Kepala BTP Kelas I Bandung.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan prasarana kereta api.
KPK belum mengumumkan materi pemeriksaan secara terperinci maupun hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dipanggil pada hari tersebut.
KPK Buka Peluang Penahanan Tersangka, Penyidikan Proyek DJKA Berlanjut
Di tengah berlanjutnya pemeriksaan saksi, KPK juga memberikan penjelasan mengenai kemungkinan langkah penahanan terhadap para tersangka yang belum menjalani upaya paksa tersebut.
Budi menyampaikan bahwa rangkaian pemeriksaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembuktian sebelum penyidik menentukan tindakan hukum berikutnya.
“Rangkaian pemeriksaan para saksi pekan ini termasuk untuk melengkapi berkas penyidikan perkara tersebut. Pada waktunya, penyidik tentu akan menjadwalkan untuk upaya paksa penahanan para tersangkanya,” jelas Budi.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa langkah penahanan masih bergantung pada keputusan penyidik. Belum terdapat konfirmasi bahwa Medi langsung ditahan setelah pemanggilan pada Rabu (28/10/2026).
Kasus dugaan korupsi proyek DJKA merupakan perkara yang telah ditangani KPK sejak operasi tangkap tangan pada April 2023. Pengembangan penyidikan kemudian menjangkau sejumlah proyek perkeretaapian di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam pengusutan klaster Jawa Barat, penyidik turut menelusuri proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api serta meminta keterangan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sebelum pemanggilan pada Rabu, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi pada Senin (26/10/2026) dan Selasa (27/10/2026). Mereka berasal dari unsur pejabat perkeretaapian, pelaksana proyek, dan pihak lain yang dinilai dapat memberikan informasi terkait perkara.
Pemeriksaan berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti dan menelusuri dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek perkeretaapian.
Hingga perkembangan yang diumumkan pada Rabu (28/10/2026), belum terdapat informasi resmi mengenai hasil pemeriksaan Medi maupun keputusan penahanan terbaru terhadap dirinya.
Status tersangka dalam perkara ini tetap harus ditempatkan dalam kerangka asas praduga tak bersalah. Penentuan kesalahan pidana merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan alat bukti dan proses hukum yang berlaku.






