JAKARTA – Hiruk pikuk Ibu Kota Jakarta kembali memanas pada hari ini, Selasa, 29 September 2026. Bukan karena suhu politik menjelang pemilu, melainkan karena suara lantang puluhan ribu buruh yang membanjiri kawasan Gedung DPR/MPR RI. Aksi akbar ini dijadwalkan melibatkan sekitar 20.000 orang dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI), membawa 11 tuntutan krusial yang menggetarkan, bahkan menyinggung isu sensitif seperti cuti haid.
Fokus utama demo raksasa ini adalah untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang sedang bergulir di parlemen. Para buruh berharap dapat langsung menyampaikan aspirasi mereka melalui audiensi dengan perwakilan parlemen, memastikan bahwa RUU tersebut benar-benar berpihak pada hak-hak pekerja, bukan hanya mengakomodasi kepentingan pengusaha.
Sunarno, Kepala Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya pengawalan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang dijadwalkan akan disahkan pada awal Oktober 2026. Momentum ini menjadi sangat penting bagi masa depan perlindungan pekerja di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lalu, apa saja 11 tuntutan yang dibawa oleh massa buruh hingga membuat Jakarta bergemuruh hari ini? Tuntutan utama yang mereka suarakan meliputi kepastian kerja, di mana buruh menginginkan jaminan pekerjaan yang stabil dan layak. Mereka juga mendesak penghentian eksploitasi melalui sistem outsourcing yang kerap merugikan pekerja. Tak ketinggalan, perlindungan terhadap pekerja kontrak dan peserta pemagangan juga menjadi sorotan, agar mereka tidak menjadi korban praktik kerja yang tidak adil. Jaminan upah yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan inflasi, tentu saja menjadi poin vital dalam daftar tuntutan ini.
Tak hanya itu, buruh juga menuntut adanya perlindungan komprehensif bagi pekerja platform, seperti pengemudi ojek online dan pekerja media, yang kerap luput dari jaring pengaman sosial dan hak-hak dasar pekerja. Isu baru yang turut diangkat adalah perlindungan bagi pekerja yang terdampak transisi iklim, menunjukkan kesadaran buruh akan perubahan zaman dan dampaknya pada sektor ketenagakerjaan. Jaminan pesangon yang adil serta pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak juga menjadi poin penting, demi memberikan kepastian dan rasa aman bagi pekerja.
Penguatan serikat pekerja sebagai garda terdepan perjuangan hak-hak buruh juga menjadi tuntutan utama. Mereka percaya bahwa serikat yang kuat adalah kunci untuk melawan praktik-praktik eksploitasi. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga tak bisa ditawar, mengingat masih banyaknya insiden kecelakaan kerja yang menimpa buruh. Lebih jauh, buruh menuntut penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang melanggar hak-hak pekerja, agar ada efek jera dan keadilan dapat ditegakkan.
Poin yang sangat menarik dan banyak dibicarakan adalah perlindungan buruh perempuan. Dalam konteks ini, tuntutan tersebut tentu saja mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak reproduksi. Salah satu isu krusial yang kerap muncul dalam pembahasan perlindungan buruh perempuan adalah mengenai cuti haid. Meskipun tidak secara eksplisit disebut sebagai satu poin terpisah dalam 11 tuntutan, “perlindungan buruh perempuan” adalah payung besar yang sangat mungkin mencakup pembahasan mengenai hak cuti haid, yang selama ini menjadi perdebatan sengit antara pekerja dan pengusaha. Selain itu, kesempatan kerja yang setara bagi penyandang disabilitas dan pekerja rentan, serta program peningkatan dan pengembangan keterampilan pekerja untuk menghadapi tantangan otomatisasi industri juga menjadi bagian dari tuntutan progresif ini.
Polda Metro Jaya sendiri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi pergerakan massa aksi. Masyarakat perlu mewaspadai potensi penutupan atau pengalihan jalur di sedikitnya lima ruas jalan menuju kawasan DPR, yakni Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Gerbang Pemuda, dan Jalan Gelora. Tiga ruas jalan ini menjadi titik-titik krusial yang kemungkinan akan terdampak paling signifikan.
Aksi puluhan ribu buruh hari ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan representasi dari harapan besar jutaan pekerja di Indonesia akan masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Tuntutan mereka adalah cerminan dari kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi oleh negara dan pengusaha, demi terciptanya iklim ketenagakerjaan yang seimbang dan berkeadilan. (ES)
