JAKARTA – Keresahan akan maraknya tindak kriminalitas, khususnya tawuran dan begal, di Jakarta Timur masih menjadi momok yang menghantui masyarakat. Situasi ini mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni. Dalam kunjungan resesnya yang berlangsung di GOR Otista, Jakarta Timur, Sahroni secara langsung menyerap aspirasi warga yang mengeluhkan tingginya tingkat kejahatan, tidak hanya tawuran dan begal, tetapi juga pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kian merajalela di ibu kota, terutama di wilayah Jakarta Timur.
Politikus Partai NasDem ini mengungkapkan kekecewaannya melihat Jakarta Timur yang seharusnya menjadi salah satu barometer keamanan, justru masih dirundung masalah kriminalitas. “Jakarta Timur ini sangat disayangkan tingkat kriminalitasnya masih tinggi, khususnya soal tawuran,” tegas Sahroni di hadapan konstituennya. Keluhan dari masyarakat yang ia terima menunjukkan bahwa rasa aman dan nyaman masih menjadi barang mahal bagi sebagian besar penduduk.
Merespons keresahan yang mendalam ini, Ahmad Sahroni tidak segan-segan melayangkan permintaan tegas kepada jajaran kepolisian, mulai dari Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Timur, hingga Kapolsek di setiap wilayah. “Maka dari itu, saya sudah minta ke Kapolda Metro, Kapolres Jaktim, Kapolsek wilayah, untuk tangkap-tangkap saja para kriminal ini,” kata Sahroni dengan nada tegas, menggarisbawahi urgensi penindakan hukum yang lebih serius dan tanpa kompromi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sahroni, ketidaktegasan dalam penindakan hukum terhadap para pelaku kriminal justru akan menjadi bumerang. Ia khawatir, jika penanganan kasus dilakukan secara “lembek” atau tidak memberikan efek jera yang kuat, para pelaku kejahatan akan merasa di atas angin dan tidak takut untuk mengulangi perbuatan mereka. Bahkan, bisa jadi mereka akan semakin “gagah-gagahan” dan merajalela, yang pada akhirnya akan semakin meresahkan dan merugikan masyarakat luas.
“Kasih efek jera dulu, baru dikeluarin, biar tidak mengulangi. Karena kalah penindakannya lembek, besoknya begitu lagi, malah makin gagah-gagahan. Ujung-ujungnya meresahkan dan merugikan masyarakat,” ungkapnya, menjelaskan filosofi di balik permintaannya agar penegak hukum lebih tegas dalam menindak. Baginya, penindakan yang keras dan terukur adalah kunci untuk memutus mata rantai kejahatan dan mengembalikan rasa aman di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Sahroni juga meminta agar kepolisian lebih proaktif dalam menindaklanjuti segala bentuk laporan masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat, baik untuk laporan yang disampaikan secara langsung maupun informasi yang viral di media sosial. Di era digital saat ini, banyak kasus kejahatan yang terungkap dan menjadi perbincangan publik melalui platform media sosial.
“Sekarang pokoknya kalau ada kasus-kasus yang viral di media sosial, itu polisi jemput bola aja. Langsung usut. Semua laporan masyarakat harus beres dalam 1×24 jam. Jadi masyarakat benar-benar merasa aman dan terbantu,” pintanya. Permintaan ini menunjukkan harapan agar polisi tidak hanya menunggu laporan, melainkan juga aktif mencari informasi dan segera bertindak, memastikan setiap aduan atau petunjuk yang beredar ditindaklanjuti dengan cepat dan efisien.
Desakan Ahmad Sahroni ini merupakan cerminan dari suara hati masyarakat yang mendambakan Jakarta, khususnya Jakarta Timur, bebas dari bayang-bayang kriminalitas. Kehadiran negara dalam menjamin keamanan warga adalah harga mati. Dengan penindakan yang tegas, proaktif, dan responsif, diharapkan tingkat kriminalitas dapat ditekan secara signifikan, sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan merasa terlindungi. (ES)
