JAKARTA – Kegaduhan seputar insiden dugaan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Kasus-kasus yang menimpa para siswa ini kini tak lagi sekadar menjadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan telah resmi diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diusut tuntas. Langkah ini diambil setelah Kepala BGN, Sudaryono, memastikan bahwa penyelidikan mendalam akan dilakukan demi mencari kejelasan di balik setiap kejadian yang meresahkan ini.
Namun, di tengah proses hukum yang bergulir, muncul pandangan mengejutkan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, mendesak agar investigasi dilakukan secara menyeluruh pada setiap insiden keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG. Pandangan Irma ini bukan tanpa alasan, ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan adanya motif tersembunyi yang lebih kompleks di balik rentetan kasus keracunan ini.
“Keracunan-keracunan itu bisa saja tidak berdiri sendiri sebagai kelalaian, by the way bisa juga persaingan bisnis dan bahkan bisa juga untuk menurunkan image oleh oknum-oknum yang memang tidak suka dengan program ini. Oleh karena itu saya memang menyarankan untuk menginvestigasi setiap kejadian,” kata Irma kepada wartawan, Minggu (6/9/2026). Pernyataan ini sontak memicu spekulasi luas, membuka tabir kemungkinan adanya “permainan” di balik layar yang mencoba menjatuhkan citra program penting ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Irma menekankan pentingnya penindakan tegas terhadap Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terbukti lalai dalam menyediakan MBG. Menurutnya, meskipun kita mengharapkan “zero accident”, realitasnya mencapai kondisi tersebut pasti sulit. Namun, prinsip “tidak boleh ada keracunan” tetap harus menjadi pegangan utama. “Jika memang karena kelalaian SPPG maka berikan punishment sesuai dengan tingkat kesalahan. Memang kita tidak menoleransi keracunan tapi mengharapkan zero accident pun pasti sulit. Tapi tetap tidak boleh ada keracunan,” tegas Irma.
Lebih lanjut, Irma juga menyoroti perlunya peningkatan aspek kontrol dan pengawasan terhadap SPPG. Kontrol yang ketat disebutnya sebagai kunci vital untuk mencegah insiden serupa terulang. Ia memberikan beberapa contoh konkret yang harus dipenuhi oleh setiap SPPG. “Oleh karena itu butuh kontrol yang sangat ketat. SPPG harus punya freezer yang cukup agar bahan mentah tidak terkontaminasi karena tidak segar saat diolah, lingkungan SPPG harus bersih, demikian pula keharusan memiliki IPAL yang baik,” tambahnya, merujuk pada Instalasi Pengolahan Air Limbah yang memadai.
Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono telah memastikan bahwa aparat penegak hukum akan menyelidiki SPPG yang diduga menjadi penyebab keracunan MBG. Ia menjelaskan bahwa status pidana atau tidaknya kasus ini sepenuhnya akan bergantung pada hasil penyelidikan aparat. “Jadi gini, pidana atau tidaknya itu tergantung hasil penyelidikan dari pihak aparat penegak hukum,” kata Sudaryono usai Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).
Sudaryono juga mengungkapkan bahwa beberapa dapur yang terkait dengan insiden keracunan MBG sudah diselidiki oleh pihak kepolisian, bahkan ada yang sudah naik ke tahap penyidikan. “Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” ujarnya. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah akan ada tersangka atau tidak dari hasil penyidikan atau penyelidikan di lapangan. “Nah, apakah ada yang tersangka atau tidak, kita serahkan kepada hasil penyidikan atau penyelidikan oleh aparat penegak hukum di lapangan. Gitu kira-kira,” pungkas Sudaryono.
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya soal kesehatan anak-anak, tetapi juga menyangkut integritas sebuah program nasional. Dengan melibatkan aparat penegak hukum dan adanya desakan dari DPR untuk menginvestigasi segala kemungkinan, termasuk sabotase atau persaingan bisnis, diharapkan kebenaran akan terungkap dan langkah perbaikan yang komprehensif dapat segera diimplementasikan demi keamanan pangan anak bangsa.
