JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga personel kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Penetapan status hukum ketiganya diumumkan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Perkara ini menjadi perhatian publik karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden dan sejumlah pihak lain.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti. Penyidik mendalami dugaan penggunaan sarana penyadapan yang tidak sesuai prosedur yang berlaku.
Perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan intersepsi tanpa prosedur, tetapi juga dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik. Masing-masing sangkaan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan proses hukum yang berlaku.
Pengungkapan perkara ini menempatkan pengawasan terhadap kewenangan penyadapan sebagai salah satu isu penting. Penggunaan sarana intersepsi oleh aparat penegak hukum harus mempunyai dasar dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Meski sudah berstatus tersangka, ketiga personel kepolisian tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan pembelaan. Penetapan tersangka bukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.
Hingga informasi yang menjadi dasar berita ini diperoleh, belum ada hasil persidangan yang menetapkan kesalahan ketiga tersangka. Perkembangan lebih lanjut menunggu keterangan resmi penyidik dan tahapan penanganan perkara berikutnya.






